Ada wacana pelibatan kantin sekolah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cara ini disebut bisa menekan anggaran MBG.
Hal ini diungkapkan peneliti Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial (Puspolnas) Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Syarifudin.
Syarifudin menilai wacana ini merupakan langkah strategis, realistik, dan tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," tuturnya dikutip dari laman resmi Umsura, Rabu (17/6/2026).
Bisa Tekan Anggaran
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan di 2026 MBG mendapat anggaran sebesar Rp 268 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG memang pihak utama dalam proses pelaksanaan MBG. Untuk menghadirkan satu SPPG, dibutuhkan investasi yang besar untuk membangun dapur, penyediaan peralatan, hingga biaya operasional distribusi makanan.
Sosok yang akrab dipanggil Syarif itu menyebut aspek distribusi ini menjadi salah satu komponen yang menyerap anggaran MBG cukup besar. Terutama bila distribusi makanan dilakukan ke sekolah-sekolah.
Jika kantin sekolah dilibatkan sebagai mitra pelaksana, pemerintah dapat menekan biaya dari aspek distribusi ini. Dengan begitu, efisiensi anggaran bisa dilakukan.
"Dengan melibatkan kantin sekolah sebagai mitra pelaksana, pemerintah dapat menekan berbagai biaya tersebut karena makanan dapat diproduksi dan disajikan langsung di lingkungan sekolah tanpa memerlukan proses distribusi yang panjang dan kompleks," urainya.
Tingkatkan Pelibatan UMKM
Selain meningkatkan gizi, MBG disebut hadir dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Selama ini, bahan baku dibeli dari petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain-lain.
Saat MBG dialihkan ke kantin sekolah, pedagang yang selama ini jadi bagian dari ekosistem pendidikan semakin punya peluang untuk terlibat aktif. Syarif menyebut perputaran ekonomi pasti akan terjadi bahkan lebih luas.
Hal ini dikarenakan perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di kelompok tertentu yang memiliki akses modal besar. Pedagang UMKM di lingkungan sekolah ke depan akan bisa juga merasakan manfaatnya.
"Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang memberikan ruang bagi masyarakat akar rumput untuk tumbuh dan berkembang," imbuhnya.
Jika wacana ini benar-benar terjadi, Syarif mengingatkan agar persiapan matang dilakukan oleh pemerintah. Setiap kantin yang ditunjuk harus memenuhi standar sanitasi, keamanan pangan, dan fasilitas yang layak.
Pengelola kantin sekolah juga perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk penyusunan menu, pengolahan makanan, perhitungan gizi, hingga manajemen keamanan pangan.
"Dengan dukungan tersebut, kantin sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan kesehatan dan gizi bagi peserta didik," tegasnya.
Syarif menekankan MBG seharusnya tidak dipandang hanya sebagai program bantuan makanan. MBG harus jadi program investasi strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
Model pelaksanaan yang paling efektif, efisien, dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam menghadirkan MBG. Melihat wacananya, Syarif menyebut kemitraan dengan kantin sekolah adalah opsi yang layak dipertimbangkan.
"Dalam konteks ini, kantin sekolah tidak lagi sekadar tempat membeli makanan, melainkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia," pungkas Syarif.
(det/nah)
