Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Endang Aminudin Aziz mengungkapkan temuan lapangan terkait jumlah perpustakaan sekolah. Ia menuturkan, data perpustakaan yang tercatat tidak sesuai dengan di lapangan.
Temuan ini terjadi ketika Perpusnas ingin melakukan penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Salah satu data untuk mengukur IPLM adalah perpustakaan yang ada di sekolah. Sosok yang akrab dipanggil Aminudin itu menyatakan, jumlah perpustakaan di Indonesia yang terdata sebanyak 219.000, di mana 78% atau sekitar 170.000 di antaranya perpustakaan sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memiliki data jumlah perpustakaan seluruhnya itu yang terdata ada 219.000 dan 78% di antaranya itu adalah perpustakaan sekolah. Berarti begitu banyak perpustakaan sekolah itu jumlahnya," tuturnya dalam acara Bincang Santai Dampak Nyata Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Penguatan Literasi melalui Sarana Perpustakaan yang Nyaman, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Namun, memasuki tahap evaluasi, keanehan terjadi. Amin menyebut, untuk data sampling evaluasi perpustakaan, pihaknya semula meminta sekitar 67% dari jumlah data awal .
Namun, data jumlah perpustakaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan di lapangan hingga tidak mencukupi kebutuhan sampel. Merespons keadaan ini, Perpusnas kembali menurunkan jumlah sampel data usai diskusi dengan pihak terkait ke angka 250 sekolah per kabupaten/kota.
"Faktanya, itu tidak sampai 10 perpustakaan yang ada di sekolah (pada kabupaten/kota) yang bisa mengirimkan data. Sisanya kemana? Data ini nggak ada," ungkap Aminudin.
Data Tidak Sinkron
Temuan ini kemudian dilaporkan Perpusnas kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), karena daftar data awal ditarik dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia menegaskan data yang ada saat itu sangatlah tidak sinkron.
"Datanya kan kami menggunakan data Dapodik. Berarti ada ketidaksinkronan antara data yang kita miliki di Dapodik dengan fakta di lapangan yang sebenarnya," bebernya.
Risiko Penyalahgunaan Dana BOS
Amin menekankan operasional perpustakaan berkaitan dengan Dana BOS. Berdasarkan peraturan, dana BOS bisa digunakan sekolah untuk membelanjakan buku nonteks.
Untuk memastikan, Perpusnas juga meminta data tersebut. Tapi, lagi-lagi data yang diminta Aminudin tidak tersedia.
"Artinya pembelanjaan kemana? Ini kan menjadi masalah," ucapnya.
Menurutnya, kebijakan Kemendikdasmen dalam memperbolehkan 10% dari dana BOS untuk belanja buku nonteks sangat baik, tetapi harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat.
"Kebijakan afirmatif dengan mencantumkan 10% dari dana BOS untuk membelanjakannya pada buku nonteks itu adalah sebuah kebijakan yang sangat revolusioner menurut saya, tinggal bagaimana kita mengawalnya," tegasnya.
Berdasarkan pertemuan dengan Kemendikdasmen, kemudian disepakati data perpustakaan menggunakan Nomor Pokok Perusahaan (NPP), bukan lagi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Tujuannya agar menjadi data tunggal serta menyeragamkan model layanan pemberdayaan perpustakaan, baik di sekolah maupun nonsekolah.
"Supaya nanti model pembinaan perpustakaan yang dilakukan oleh perpustakaan nasional dan aparatnya gitu, itu betul-betul berdampak," ucapnya.
Perpustakaan Harus Jadi Tempat Belajar Murid
Amin ingin perpustakaan ke depan tidak berfungsi sebagai 'tempat menyimpan buku'. Ia berharap guru atau tenaga kependidikan tidak merasa buruk saat ditugaskan di perpustakaan.
Untuk itu, ia menekankan, perpustakaan ke depannya harus menjadi tempat pengembangan kreativitas dan ilmu pengetahuan, serta mampu menumbuhkan pola pikir yang baru.
"Karena sumber-sumber belajarnya ada di perpustakaan," jelasnya.
Ia juga menyarankan agar adanya program yang bersifat kontinu, seperti membaca 15 menit sebelum belajar dan proses belajar berjalan di perpustakaan tidak hanya kelas. Menurutnya berbagai materi dan praktik belajar bisa dilakukan di perpustakaan.
Kegiatan siswa membuat resensi buku pun menurut Amin bisa dijalankan di perpustakaan. Dibanding meminjamkan buku sendiri-sendiri, ia menyarankan, lebih baik murid diajak ke perpustakaan dan mengerjakan tugas resensi secara bersama-sama di sana.
"Anak TK, anak SD, anak SMA juga bisa melakukan itu, karena perpustakaan difasilitasi dengan fasilitas yang memadai. Ada bukunya dan ada sumber-sumber lain," katanya.
(det/twu)
