Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengajukan tambahan anggaran Rp 40,75 triliun dalam Pagu Tahun 2027 saat rapat bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (17/6/2026).
Usulan ini diajukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Salah satunya untuk percepatan revitalisasi sekolah di berbagai daerah Indonesia.
Sebelumnya, pagu indikatif Kemendikdasmen sesuai surat bersama pagu indikatif dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp58,24 triliun. Mu'ti menyebut angka tersebut belum cukup untuk merealisasikan program prioritas nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan permohonan usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp40,75 triliun kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti saat Rapat Kerja bersama Komisi DPR RI di Gedung Parlemen, Rabu (17/6/2026).
Alokasi Dana Tambahan RP 40,75 T
Usulan dana sebesar Rp 40,75 triliun ini ditujukan untuk berbagai alokasi kebutuhan, yakni:
- Wajib Belajar 13 Tahun: Rp 11,928 triliun
- Kualitas pengajaran dan pembelajaran: Rp 22,59 triliun
- Pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 3,00 triliun
- Kebahasaan dan kesastraan: Rp 283,44 miliar
- Dukungan manajemen: Rp 2,95 triliun.
"Kemendikdasmen mendukung berbagai prioritas nasional, yaitu pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun antara lain dengan revitalisasi satuan pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, pemberian bantuan pendidikan melalui PIP (Program Indonesia Pintar), serta upaya pemerataan layanan satu tahun prasekolah," tutur Mu'ti.
Selain itu, ada pula program prioritas lain yakni peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
Rincian Pagu Indikatif 2027
Dalam pagu yang ditetapkan sebesar Rp 58,24 triliun, kebutuhan untuk revitalisasi juga mendominasi. Revitalisasi sekolah membutuhkan anggaran Rp 14,28 triliun. Sementara itu, untuk kebutuhan lainnya sebesar:
- Bantuan perlengkapan sekolah: Rp 250 miliar
- Sekolah Nasional Terintegrasi: Rp 7,21 triliun
- Studio guru: Rp 40 miliar
- Digitalisasi pendidikan: Rp 5,83 triliun
- Peningkatan kesejahteraan guru non-ASN: Rp 14,09 triliun
- Program Indonesia Pintar: Rp 13,79 triliun
- Belanja pegawai: Rp 1,98 triliun
- Belanja barang: Rp 701,7 miliar.
(cyu/faz)
