Arab Saudi, Turki, dan Pakistan meneken perjanjian pertahanan bersama di Makkah saat ketegangan Timur Tengah terus meningkat. Pakta ini dibentuk atas dasar solidaritas Islam.
Dilansir Reuters dan Al Jazeera, penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah itu dilakukan Perdana Menteri dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Jumat (7/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aliansi ini bertujuan memperkuat pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresi. Setiap serangan yang menargetkan salah satu negara akan dianggap sebagai serangan seluruh anggotanya.
Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam pernyataannya mengatakan kesepakatan bersama yang ditandatangani itu terbentuk karena ikatan sejarah yang telah lama terjalin antara ketiga negara. Ikatan persaudaraan dan solidaritas Islam serta kepentingan strategis bersama juga mendorong pembentukan pertahanan bersama itu.
"Komitmen bersama ketiga negara untuk lebih memperkuat keamanan kolektif dan mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dan sekitarnya dalam rangka mewujudkan masa depan yang aman dan sejahtera," tambah pernyataan itu.
Apa yang Terjadi?
Kesepakatan pertahanan bersama antara Riyadh, Ankara, dan Islamabad telah disiapkan sejak lama. Negosiasi dimulai setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan dimulainya genosida Israel di Gaza. Pembahasan makin intensif di tengah serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.
Iran memperluas serangannya ke pangkalan militer AS di negara-negara Teluk. Arab Saudi, yang menjadi pos aset dan militer AS, telah diserang Iran dan sekutunya, Houthi di Yaman. Meski serangan itu belum berdampak langsung ke Turki dan Pakistan, ketegangan regional yang berlangsung memaksa mereka untuk bersatu.
"Jadi, ada beberapa lapisan kebutuhan yang bertemu, dan memaksa ketiga negara besar ini untuk bersatu dan menandatangani perjanjian yang mengikat ini," kata salah seorang pejabat Turki kepada Al Jazeera.
Turki Bantah Pakta Pertahanan Makkah sebagai Alternatif NATO
Prinsip Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah mirip Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), jika satu negara anggota diserang, serangan itu dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, dan wajib bagi mereka untuk membantu.
Turki sendiri tergabung dalam NATO dan menurutnya langkah bergabung dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah tidak bertentangan dengan komitmen NATO, justru melengkapinya.
"Upaya Turkiye mengembangkan kemitraan regional bukan merupakan alternatif terhadap keanggotaannya di NATO," kata Pusat Penanggulangan Disinformasi (DMM) Turki meluruskan tudingan pelanggaran terhadap keanggotaan NATO, dilansir Anadolu.
DMM menegaskan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah "bukan blok militer yang agresif, melainkan pengaturan pertahanan yang dirancang untuk meningkatkan daya tangkal."
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya juga mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatanganinya tidak ditujukan kepada negara mana pun. Perjanjian tersebut, kata Erdogan, terbuka bagi negara sahabat yang menginginkan perdamain, kemakmuran, dan stabilitas keamanan.
Komentar Terbanyak
Korupsi Makin Parah, MUI Dorong Pemerintah Terapkan Hukuman Mati bagi Koruptor
5 Negara dengan Jumlah Masjid Terbanyak di Dunia, Indonesia Berapa?
Muhammadiyah Jadi Organisasi Indonesia Pertama di Dewan Muslim Inggris