Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi angin segar bagi ekonomi arus bawah mulai memicu riak di Kabupaten Karawang. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut dituding enggan menyerap bahan baku dari pengusaha lokal.
Salah satu polemik muncul di SPPG Plawad 02, Kelurahan Plawad. Pihak dapur dikabarkan menolak pasokan bahan baku yang ditawarkan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta pengusaha beras setempat.
Ketua Kelompok KDMP Kelurahan Plawad, Aris Setio Budi, menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, pemberdayaan lembaga ekonomi desa dalam program nasional ini seharusnya berjalan optimal karena sudah diatur secara tegas oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan menyerap bahan baku lokal ini kan tertuang dalam Juknis Program MBG Tahun Anggaran 2026 Bab 2 Huruf E serta Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025, bahwa setiap dapur diharuskan meneyerap bahan baku lokal. Tapi apa yang terjadi di Plawad ini, masa masyarakat mau nawarin barangnya dibilang sudah ada suppliernya dari Purwakarta," kata Aris saat dikonfirmasi detikJabar, Jumat (5/6/2026).
Aris menegaskan, kejadian ini merupakan bentuk pengabaian terhadap potensi lokal. Padahal, Presiden sejak awal menekankan bahwa program MBG harus menjadi stimulus untuk menghidupkan ekosistem ekonomi di tingkat desa.
"Alih-alih mengajak penggilingan beras lokal untuk bermitra, pengrajin UMKM diberdayakan, ini malah setelah kami tawarkan, pihak dapur mengaku tidak bisa menerima, karena beras dan bahan baku lain sudah dikirim dari Purwakarta," ungkapnya.
Ia menambahkan, dari segi kualitas dan harga, beras lokal Karawang sangat kompetitif dan mampu memenuhi spesifikasi yang diminta. Aris berharap ada ruang dialog agar produk lokal tidak hanya jadi penonton di tanah sendiri.
"Kalau memang ini soal kualitas, tolong sampaikan kekurangannya di mana, kalau memang soal harga, kan bisa dirundingkan bersama. Bukan seperti ini, dapurnya berdiri di Plawad, tapi pasokan berasnya malah dari Purwakarta," imbuh Aris.
Dapur MBG Baru Sebulan Beroperasi
Merespons tudingan tersebut, Kepala SPPG Plawad 02, Fransisco Bernardo Ndau, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa dapur tersebut baru beroperasi selama satu bulan dan pada awalnya memang masih bergantung pada mitra yayasan.
"Dapur mulai beroperasi tanggal 27 April 2026. Jadi sudah satu bulan, satu mingguan, untuk jumlah penerima manfaat ada di angka 1092 dengan jumlah sekolahnya itu ada 4 sekolah, dan 10 posyandu, kemarin memang kita sempat ambil dari mitra yayasan, tapi sekarang tidak," ujar Fransisco saat ditemui detikJabar.
Fransisco mengklaim bahwa saat ini pihaknya mulai memprioritaskan UMKM dan koperasi terdekat sebagai pemasok bahan baku masakan, terutama untuk kebutuhan sembako.
"Kalau sekarang itu sudah ada, sudah ada koperasi, terus suppliernya kebetulan kalau untuk beras masih penggilingan dekat-dekat sini, pengrajin tempe juga dari sini, artinya sekarang belanja di sini semua," ungkapnya.
Namun, untuk bahan-bahan tertentu yang tidak tersedia di sekitar Plawad, pihak dapur masih berkoordinasi dengan supplier mitra yayasan. Jika tetap tidak tersedia, tim dapur akan langsung berbelanja ke pasar.
"Kan ini BGN itu kerjasama sama mitra. Jadi, kerja sama mitra sama yayasan. Jadi kalau untuk di dapur Plawad ini sendiri, lokasinya itu dari pihak yayasan. Semua fasilitas termasuk kendaraan, bangunan, sampai peralatan-peralatan disediakan mitra, termasuk juga bahan baku awal, tapi sekarang kan tidak," tegas Fransisco.
Baca juga: 7 Fakta Mafia Titik Dapur MBG di Cianjur |
Terkait sumber daya manusia, Fransisco memastikan bahwa seluruh relawan yang bekerja di Dapur SPPG Plawad 02 adalah warga sekitar yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 2. Hanya tenaga ahli tertentu yang didatangkan langsung oleh BGN.
"Yang kerja relawan juga semua orang sini, ada 37 orang dari 100 pelamar yang kami terima, kecuali tenaga ahli, seperti chef dan asisten chef, ahli gizi, dan kepala Dapur seperti saya. Itu memang penugasan dari BGN langsung," jelasnya.
Di sisi lain, mengenai fasilitas penunjang seperti tablet dan sepeda motor listrik yang sempat dijanjikan BGN, Fransisco mengaku pihaknya belum menerima fasilitas tersebut hingga saat ini.
"Iya memang sempat rame akan ada fasilitas itu (tab dan sepeda motor) tapi di sini belum ada, bahkan sepatu dan sandal kita mitra di sini yang sediakan," pungkasnya.
(dir/dir)
