Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka-bukaan soal praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya praktik itu membuat keuangan negara boros Rp 1 triliun per bulan.
Ia menjelaskan pada awalnya pemerintah menargetkan pembangunan hingga 21.000 titik SPPG. Namun saat ini terdapat 27.877 titik dapur MBG, alias membengkak hingga 6.877 titik SPPG imbas praktik jual-beli titik ini.
"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan masalah pembengkakan jumlah titik SPPG ini juga terjadi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik, kini membengkak jadi 8.617 titik.
Khusus untuk SPPG di wilayah 3T ini, Zulhas menyebut 6.138 dari 8.617 titik itu sudah memiliki Surat Keputusan (SK) pembangunan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Meski jumlah SPPG yang terbangun baru sekitar 1.700 titik.
"6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN, 6.138. Kalau sudah ada SK maka investornya ini taruh (SK untuk pinjaman) di bank, ya? Ya, taruh di bank. Nah, ini ini padahal ini dari 2.000 menjadi 8.670 bengkak 6.138, yang sudah selesai 1.700," ujarnya.
Masalahnya, jumlah dapur MBG yang jauh di atas target ini membuat anggaran belanja program menjadi semakin boros. Sebagai contoh, dari pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk setiap dapur MBG, pemerintah mengalami pemborosan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.
"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," jelasnya.
Atas dasar inilah pemerintah melalui BGN dan Kementerian/Lembaga terkait akan menata ulang pelaksanaan program MBG agar lebih efisien. Termasuk di dalamnya restrukturisasi BGN yang kini dikepalai oleh Nanik Sudaryati Deyang.
"Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya," ucap Zulhas.
Ditargetkan pengaturan ulang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan rampung dalam satu bulan ke depan. "Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sini dan di sini.
(igo/yum)
