Ratusan mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kamis (11/6/2026) sore. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Sejak sore hari, massa mahasiswa mulai memadati kawasan depan Gedung DPRD Jabar. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari persoalan ekonomi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Polri.
Meski menyuarakan kritik keras, aksi berlangsung tertib dan damai di bawah pengawalan aparat kepolisian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua BEM UPI, Khallid Syhaeful, mengatakan aksi tersebut lahir dari keresahan yang sama di kalangan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai sedang menghadapi berbagai persoalan serius. "Hari ini tujuan kita adalah pertama tentunya membahas terkait isu yang sedang ramai yang ada di masyarakat," kata Khallid saat diwawancarai.
Selain menyampaikan aspirasi, mahasiswa juga ingin menunjukkan bahwa keresahan terhadap kondisi negara tidak hanya dirasakan segelintir kelompok, tetapi juga dirasakan oleh banyak elemen masyarakat.
"Yang kedua juga kita ingin aksi kita pada hari ini teman-teman memiliki kesadaran, pun juga keresahan yang sama bagaimana akhirnya pemerintah hari ini gagal dalam mengelola negara yang baik seperti itu," ujarnya.
Menurut Khallid, tuntutan yang dibawa mahasiswa merupakan hasil konsolidasi bersama berbagai kampus dan elemen masyarakat. Dari berbagai masukan yang diterima, isu-isu tersebut kemudian mengerucut pada tiga sektor utama.
"Memang kemarin setelah konsolidasi akbar banyak sekali teman-teman yang menyampaikan aspirasinya gitu, mulai dari teman-teman mahasiswa pun juga elemen-elemen masyarakat kita undang begitu. Namun bisa saya katakan ini bisa dikerucutkan jadi tiga sektor," katanya.
Soroti Pelemahan Rupiah dan Program MBG
Isu pertama yang menjadi sorotan mahasiswa adalah persoalan ekonomi. Mereka menilai pelemahan nilai tukar rupiah menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi nasional sedang menghadapi tantangan yang serius.
"Yang pertama terkait ekonomi, bagaimana akhirnya bisa kita lihat per hari ini bagaimana akhirnya melemahnya nilai mata uang rupiah seperti itu. Itu yang kemudian kita soroti karena itu kan akan berdampak kepada sektoral-sektoral kehidupan yang ada di masyarakat sehari-hari begitu," tutur Khallid.
Mahasiswa juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Menurut mereka, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya harus menjadi bahan evaluasi serius.
"Kedua perihal ekonomi juga bisa kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan atau gerakan-gerakan rezim hari ini pada program yang katanya unggulan, yang katanya untuk kepentingan bersama dan untuk anak-anak kita yaitu makan bergizi gratis," katanya.
"Ini kan mengalami masalah-masalah yang kemudian terjadi begitu, mulai dari kepala BGN yang dicopot karena ada kasus korupsi dan lain-lain. Saya rasa itu masih jadi satu korelasi ekonomi bagaimana akhirnya rezim hari ini bisa menentukan arah-arah gerak mana saja ini ekonomi harus berputar seperti itu," lanjutnya.
Khallid mengingatkan agar program-program yang digadang-gadang untuk kepentingan masyarakat tidak justru dijadikan alat kepentingan politik.
"Jangan sampai juga karena program yang katanya diagung-agungkan tapi ternyata sebagai pengamanan politik dan lain-lain ini terus dicanangkan gitu, terus diprioritaskan. Itu yang pertama terkait ekonomi," tegasnya.
Tolak Pengesahan UU Polri dan Kenaikan Harga BBM
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pengesahan UU Polri yang saat menuai perdebatan di berbagai kalangan. Menurutnya, pengesahan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan sipil.
"Kita juga menyoroti bagaimana pengesahan RUU Polri karena bisa dilihat kan salah satu isinya adalah bagaimana akhirnya aparat ini bisa menduduki jabatan-jabatan sipil," ujar Khallid.
Sementara isu terakhir yang menjadi sorotan mahasiswa adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, yang mulai berlaku dalam beberapa hari terakhir.
"Yang terakhir itu perihal bagaimana akhirnya kenaikan BBM khususnya di Pertamax kan bisa dilihat bagaimana dampaknya yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat ke SPBU misalnya, itu kan antrean Pertalite makin panjang dan lain-lain," katanya.
Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM akan memicu efek berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.
"Jadi saya rasa kenaikan BBM ini harus dihentikan, harus diturunkan kembali jangan sampai masalah-masalah yang kemudian terjadi ini sangat merugikan masyarakat seperti itu sih," pungkas Khallid.
(bba/sud)
