Carut-marut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 yang memicu gelombang protes dari orang tua siswa kini membuat Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjadi sorotan tajam.
Di tengah berbagai persoalan yang muncul, mulai dari gangguan sistem aplikasi hingga buruknya pelayanan pengaduan, DPRD menilai tanggung jawab tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pejabat teknis di level bawah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencopot Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar karena dinilai tidak kompeten dalam menangani sistem aplikasi SPMB. Namun, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menilai persoalan yang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar kesalahan tim teknis.
"Tim teknis mah hanya melaksanakan. Yang punya masalah kan sekarang kebijakan. Siapa pengambil policy-nya? Pengambil kebijakannya?" kata Zaini, Jumat (12/6/2026).
Menurut Zaini, dalam struktur pemerintahan, kepala dinas merupakan pihak yang bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan kepala daerah dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.
"Turunan langsung dari penerjemah Gubernur seperti halnya Presiden itu adalah Menteri, maka kalau di tingkat pemerintah daerah itu adalah Kepala Dinas. Maka Kepala Dinas yang paling bertanggung jawab," ujarnya.
Karena itu, ia mempertanyakan keputusan yang hanya menyasar Kepala UPTD Tikomdik, sementara akar persoalan SPMB dinilai berkaitan dengan sistem dan kebijakan yang tidak dipersiapkan secara matang sejak awal.
"Kok malah Kepala UPTD yang jauh-jauh ke bawahnya? Pegiat teknis. Dari awal saya selalu ngomong, ini teh jadi kambing hitam semua. Kambing hitam dari sebuah sistem yang tidak matang," tegas Zaini.
Selain soal tanggung jawab kebijakan, Zaini juga menyoroti minimnya peran Kepala Dinas Pendidikan ketika gelombang protes orang tua murid memuncak di Kantor Disdik Jabar beberapa waktu lalu. Menurutnya, seorang pimpinan seharusnya hadir langsung untuk mengambil alih situasi dan memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat.
"Kadisdik yang harusnya turun (tangan) dari demo yang kemarin itu," katanya.
Zaini turut menyinggung besarnya tanggung jawab yang diemban Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Mengelola pendidikan di provinsi dengan 27 kabupaten dan kota, menurutnya, membutuhkan pengalaman serta kemampuan manajerial yang kuat.
"Ini Jawa Barat, jam terbang itu diperlukan. Ujug-ujug ngurus SMP, tiba-tiba ngurus Jawa Barat 27 kabupaten kota. Biasanya ngurus kecamatan gitu," ucapnya.
(bba/dir)
