Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sekitar 70 ribu siswa belum terakomodasi untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA negeri. Hal itu diketahui dari sistem pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.
Dari data terbaru sistem PCMB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat 444 ribu calon murid telah masuk dalam proses pemetaan. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi adanya sekitar 70 ribu siswa yang belum dapat terserap ke SMA/SMK negeri akibat keterbatasan daya tampung.
Baca juga: Jabar Sepekan: Kusutnya SPMB Jabar 2026 |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari data siswa yang terpetakan melalui entry data PCMB itu ada 444 ribu siswa yang sudah terpetakan," kata Dedi, Sabtu (13/6).
Dari sekian banyak siswa yang terpetakan, Dedi menyebutkan bahwa 70 ribu siswa belum dapat terakomodasi.
"Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70 ribu siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri," tambahnya.
Menyikapi persoalan tersebut, siswa yang tidak tertampung bisa bersekolah di SMA swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan pembiayaannya ditanggung pemerintah.
"Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Dan sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ungkapnya.
Akibat sengkarut PCMB ini, Dedi juga menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat, khususnya yang marah dengan sistem PCMB. Dedi menegaskan pemerintah tidak boleh menyalahkan masyarakat yang marah.
Dedi menilai, kemarahan para orang tua harus dipahami sebagai bentuk kegelisahan terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka.
"Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara," ucap Dedi.
Menurut Dedi, kemarahan yang muncul bukan tanpa alasan, karena para orang tua hanya ingin memastikan anaknya memperoleh kesempatan bersekolah di lembaga pendidikan negeri yang selama ini dianggap lebih terjangkau dan menjadi harapan banyak keluarga.
"Saya memahami ini sebagai perjuangan orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri," pungkasnya.
(wip/orb)
