Upaya Atasi Krisis Air Bersih di Bandung Raya Perlu Modal Besar

Upaya Atasi Krisis Air Bersih di Bandung Raya Perlu Modal Besar

Whisnu Pradana - detikJabar
Kamis, 18 Jun 2026 05:00 WIB
Warga Cimahi Selatan bawa ember untuk ambil air bersih di musim kemarau
Warga Cimahi Selatan bawa ember untuk ambil air bersih di musim kemarau. (Foto: Whisnu Pradana/detikJabar)
Cimahi -

Semua kelurahan di Kota Cimahi terancam kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Dampak paling parah akan dirasakan oleh mereka yang tinggal di wilayah Kota Cimahi bagian selatan.

Beberapa kelurahan di Kecamatan Cimahi Selatan langganan kekeringan dan krisis air bersih di musim kemarau, di antaranya Kelurahan Utama, Kelurahan Melong, hingga Kelurahan Leuwigajah. Kekeringan di tiga kelurahan itu paling parah ketimbang yang terjadi di 12 kelurahan lainnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bukti kekeringan yang mengancam wilayah Cimahi Selatan itu sudah rutin dialami masyarakatnya. Di luar musim kemarau saja, mereka bahkan ada yang sampai membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian.

Kepala Laboratorium Geodesi ITB Heri Andreas mengatakan perlu biaya besar untuk mengatasi dampak kekeringan dan krisis air bersih di Kota Cimahi bahkan di Bandung Raya. Namun porsi besarnya, menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

"Urusan kekeringan ini sebetulnya kewajiban pemerintah. Ketika masyarakat harus bagaimana? Ya mereka cuma bisa menghemat air saja. Sementara water recycling, itu kan butuh biaya besar dan perannya oleh pemerintah," kata Heri saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2026).

Heri mengatakan ada kesalahan langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengatasi dampak krisis air bersih dan kekeringan. Yakni dengan membuat sumur artesis, padahal langkah itu merupakan sumber masalah rusaknya air tanah.

"Celakanya pemerintah membuat program sumur artesis untuk disalurkan ke masyarakat dan industri kan. Ini sebenarnya langkah yang kurang tepat, tetapi itu menjadi pilihan mudah bagi pemerintah. Pemerintah tidak mau sulit, ya solusi instannya seperti itu," kata Heri.

Beberapa opsi yang menurutnya bisa dilakukan yakni mencari sumber air yang lebih bagus melalui pipanisasi seperti yang dilakukan di daerah Ibu Kota Jakarta. Ataupun dengan desalinasi seperti daerah-daerah di pesisir.

"Mau tidak mau harus ke arah sana, memang biaya yang harus dikeluarkan lebih besar tapi melihat pemerintahan di kita, tentu dalihnya biaya dan ribet kedepannya. Padahal opsi itu yang paling aman daripada langkah yang sudah dilakukan sekarang," kata Heri.

Krisis air bersih di musim kemarau kemudian diperparah dengan eksploitasi air tanah oleh sektor industri serta masyarakat itu sendiri selama beberapa tahun belakangan. Berdasarkan kajian Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGL) Badan Geologi, penurunan muka air tanah di Bandung Raya mencapai 60 meter sampai 100 meter.

"Kita tidak sadar telah melakukan eksploitasi air tanah, apalagi buktinya sudah ada di depan mata. Air tanah tiba-tiba kering, semakin parah kalau kemarau. Kita mesti khawatir, prediksinya kan di 2050 kekeringan ekstrem akan terjadi," kata Heri.

Ia menjelaskan, di tahun 2050 nanti akuifer (lapisan kulit bumi berpori yang dapat menahan air dan terletak di antara dua lapisan yang kedap air) akan rusak parah. Di akuifer 1 atau paling atas, sudah habis sampai di batas 50-100 meter, kemudian kerusakan sudah mulai terjadi pada kedalaman 100-200 meter karena air mulai sulit ditemukan.

"Kemudian nanti ngebor lagi sampai di kedalaman 200 meter, nanti rusak lagi karena mencari air di titip yang lebih dalam. Kondisi itu kalau diteruskan, menyebabkan krisis air di 2050 itu tadi," kata Heri.

(sud/sud)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads