Polemik penerimaan calon murid yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 perlahan sudah menemukan solusinya. Skema Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) akhirnya disepakati untuk memfasilitasi kebutuhan para siswa.
Namun, meski telah mencapai kesepakatan, Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat masih mempertanyakan anggaran skema SSK itu. Sebab, berdasarkan informasi, program itu diberi bantuan biaya pendidikan Rp 2,7 juta per tahun untuk setiap siswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalahnya kemudian, anggaran itu disebut belum tersedia dalam APBD murni 2026. FKSS Jabar pun mengkhawatirkan skema pembiayaan program tersebut malah dialokasikan pada pagu anggaran beasiswa bagi warga miskin.
"Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sekarang apakah anggaran untuk SSK ini sudah dianggarkan atau belum? Setahu saya bahwa di dalam APBD murni, berdasarkan informasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dianggarkan itu hanya baru beasiswa siswa miskin dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM)," kata Ketua FKSS SMA Jabar, Ade Hendriana, Senin (22/6/2026).
Sekadar diketahui, Pemprov Jabar berencana menyalurkan calon murid baru (CMB) yang tidak tertampung ke sekolah negeri ke sekolah swasta dengan menyiapkan biaya pendidikan sebesar Rp 2,7 juta. Rinciannya Rp 1,5 juta untuk dana sumbangan pendidikan (DSP) dan Rp 1,2 juta untuk uang SPP (Rp 100 ribu untuk 12 bulan).
Namun kemudian, muncul pertanyaan di benak FKSS Jabar. Sebab berdasarkan informasi yang Ade terima, bantuan Rp 2,7 juta per siswa itu akan dicicil dengan skema dua kali pembayaran.
"Dari Rp 2,7 juta itu berdasarkan informasi bahwa ini akan dibayarkan setengahnya dulu. Artinya 50 persen di tahun ini, di tahun 2026, sisanya di tahun berikutnya," ungkapnya.
Ia pun berharap, di tengah ketidakpastian anggaran ini, hal tersebut tidak akan berdampak terhadap pelaksanaan program SSK. Sehingga, pemerintah tidak mengganggu anggaran beasiswa bagi siswa miskin.
"Tentunya saya berharap nanti jangan sampai anggaran untuk beasiswa yang tidak mampu ini digunakan untuk anggaran SSK. Itu tentunya akan berdampak kepada siswa-siswa atau peserta didik yang nantinya akan menerima beasiswa tersebut,"katanya.
"Ya mudah-mudahan nanti saya minta kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengawasi dan mengawal anggaran dari pada untuk SSK ini, jadi terpisah. Ada anggaran untuk SSK dan anggaran untuk beasiswa tetap ada," sambungnya.
Meskipun masih mempertanyakan sumber anggaran untuk pembiayaan program SSK, Ade mengaku tetap menerima skema kerja sama. Hal itu dilakukan dengan pengambilan dan penandatanganan Naskah Komitmen Bersama.
"Tentunya terkait dengan SSK ini, kita selaku pelaksana teknis sangat menyambut baik dan mendukung, apalagi program ini adalah program yang berpihak kepada sekolah swasta. Tentunya untuk memperluas akses pendidikan, kemudian juga untuk pemberdayaan sekolah swasta."ucapnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, diperkirakan ada 879 sekolah swasta yang sudah diverifikasi dan masuk dalam program SSK. Jumlah tersebut naik dari sebelumnya yang mencapai 751 sekolah.
"Berdasarkan data yang kami terima kemarin, bahwa jumlah sekolah swasta kerja sama itu ada 879. Artinya, dari kemarin (sekitar) 751 itu sudah bertambah lagi. Tentunya sekolah-sekolah swasta yang ikut SSK ini adalah sekolah-sekolah yang sudah lolos melalui tahap verifikasi dari cabangnya masing-masing," ungkapnya.
Terkait jumlah CMB yang akan ditampung per sekolah, Ade mengatakan, hal tersebut tergantung izin dan kebijakan dari masing-masing yayasan. Ia pun memastikan sekolah swasta yang ikut serta dalam program ini sudah mendapatkan persetujuan dari yayasan.
"Tentunya verifikasi itu kan salah satu persyaratannya ada pernyataan atau izin dari yayasan. Yayasan mengizinkan, jadi sekolah-sekolah yang ada di sini, 879 sekolah itu adalah sekolah-sekolah yang sudah dapat izin dari yayasan," pungkasnya.
Simak Video "Video: Pemprov DKI Jakarta Akan Gratiskan 100 Sekolah Swasta di 2026"
[Gambas:Video 20detik]
(ral/mso)
