Kabupaten Karawang tengah menghadapi ancaman serius di sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang memprediksi sekitar 10 ribu lulusan SD berpotensi tidak tertampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP pada tahun 2026 mendatang.
Kepala Disdikbud Karawang, Wawan Setiawan, mengungkapkan bahwa jurang pemisah (disparitas) antara jumlah lulusan dan daya tampung sekolah menjadi penyebab utama krisis ini. Kapasitas sekolah lanjutan yang tersedia saat ini tidak mampu mengejar ledakan jumlah siswa.
"Data lulusan SD negeri dan swasta tahun ini mencapai 39.420 siswa, sedangkan lulusan SMP negeri dan swasta sekitar 29.600 siswa. Ada disparitas kurang lebih 10 ribu siswa, antara SD dan SMP," kata Wawan kepada detikJabar, Jumat (26/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Disdikbud Karawang, Wawan mengungkap, saat ini terdapat 951 SD negeri dan swasta, 90 SMP negeri, serta 124 SMP swasta. Sementara itu, untuk jenjang menengah atas, tersedia 118 SMA dan SMK, MA negeri dan swasta di seluruh wilayah Karawang.
"Jadi berdasarkan data kami, antara SD, SMP, dan SMA, semuanya ada disparitas yang kucup jauh, persoalan daya serap ini adalah masalah klasik yang terus berulang. Meski pemerintah daerah rutin menambah Unit Sekolah Baru (USB), tapi di lapangan juga ada tantangan misalnya keterbatasan lahan dan minimnya tenaga pendidik masih menjadi ganjalan besar bagi pemerintah daerah," kata dia.
Wawan mengungkap, tidak kurang dari dua unit sekolah baru dibangun setiap tahun di Karawang pada setiap jenjang, namun muncul persoalan baru, yakni kurangnya tenaga pendidik, sedangkan aturan tidak memperbolehkan adanya pengeluaran anggaran untuk guru honorer.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, Disdikbud Karawang kini tengah memetakan wilayah-wilayah yang paling rawan kekurangan daya tampung, agar siswa tetap bisa melanjutkan sekolah.
"Kami sedang memetakan lokasi rawan kekurangan sekolah, dan itu dilakukan di setiap kecamatan, berapa siswa yang kemungkinan tidak tertampung. Itu yang sedang kami petakan bersama korwil, nantinya kita upayakan supaya tetap bisa melanjutkan sekolah," imbuhnya.
Kendati demikian, sebagai salah satu solusi instan yang disiapkan pemerintah daerah adalah mengarahkan siswa yang tidak lolos seleksi ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau jalur pendidikan non-formal.
"Sementara ini salah satu solusi yang kami coba bagi siswa yang tidak lulus SPMB, kita arahkan untuk belajar di PKBM, paket B, paket C," ujar dia.
Sebanyak 59 PKBM yang aktif di Karawang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi daya tampung siswa, Wawan juga menekankan jika ijazah dari PKBM memiliki legalitas yang setara dengan pendidikan formal.
"PKBM ini justru lebih fleksibel. Hasilnya nanti Paket B atau Paket C, masyarakat harus ingat bahwa legalitas ijazah nya setara dengan yang formal," tegasnya.
Meski dihantui potensi masalah di jenjang SMP, Wawan mengklaim pelaksanaan SPMB 2026 secara umum masih berjalan lancar, terutama untuk tingkat SD, "Untuk SD SPMB 2026 ini belum ada kendala, dan jangan sampai ada kendala karena masih tertampung. Yang berpotensi menimbulkan masalah itu nanti di jenjang SMP karena kita tahu disparitasnya 10 ribu siswa," ucap Wawan.
Tanggapan Komnas PA Jawa Barat
Kondisi ini juga memicu reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak (PA) Provinsi Jawa Barat, sebab hampir 10 ribu anak di Karawang terancam kehilangan akses mengenyam pendidikan formal pada tahun ajaran 2026/2027.
Komnas PA Jabar Wawan Wartawan mengingatkan bahwa, Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Baginya, fenomena 10 ribu anak tak tertampung ini adalah alarm keras atas pelanggaran hak anak.
"Masalah ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Anak-anak yang lulus SD tahun 2026 ini adalah mereka yang masuk SD 6 tahun lalu, pemerintah seharusnya sudah memiliki data yang presisi mengenai jumlah siswa SD kelas 6 yang akan lulus setiap tahunnya, seharusnya ini dimitigasi cari solusinya. Masa sudah lulus mau masuk SMP baru dibilang masalah," ucap Wawan saat dihubungi detikJabar.
Tak hanya itu, langkah Disdikbud yang langsung mengarahkan anak-anak SD ke jalur PKBM atau nonformal dinilai sebagai solusi instan yang sangat tidak adil.
"Kami berpendapat bahwa PKBM seharusnya menjadi jaring pengaman terakhir, bukan kompensasi atas kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas formal, meskipun legalitasnya dianggap sama, orang tua siswa tentu tidak rela jika anaknya tidak mendapatkan yang terbaik," imbuhnya.
Ia juga mengkritik strategi pembangunan dua USB per tahun yang dianggap tidak relevan dengan laju pertumbuhan penduduk di kota industri seperti Karawang saat ini.
"Strategi pemerintah Kabupaten Karawang membangun 2 USB per tahun terbukti tidak efektif karena tidak berbasis pada kecepatan pertumbuhan penduduk. Karawang adalah daerah industri dengan arus urbanisasi yang sangat tinggi. Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah bergerak secara eksponensial, sementara pembangunan ruang kelas baru bergerak secara linier," tambahnya.
Fakta bahwa daya tampung 29.600 kursi sudah termasuk sekolah swasta menunjukkan bahwa sektor swasta pun sudah kewalahan untuk menampung siswa lulusan sekolah dasar. Hal ini mengindikasikan kurangnya insentif dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pendidikan swasta di Karawang.
"Anak-anak bukan angka statistik yang jika tidak muat di dalam tabel, bisa kita pindahkan begitu saja ke kolom lain. Mereka adalah manusia yang masa depannya sedang dipertaruhkan. Kami mendesak Bupati Karawang untuk segera menetapkan status Karawang darurat daya tampung sekolah agar bisa mempercepat pembangunan unit sekolah baru untuk mengatasi masalah daya tampung," pungkasnya.
(sud/sud)
