Kembalinya status komersial Bandara Husein Sastranegara memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Di tengah wacana reaktivasi Husein, nasib Kertajati sebagai bandara komersial hingga kini masih belum menemui kepastian.
Sejak mayoritas penerbangan jet dipindahkan dari Husein ke Kertajati pada 2023, BIJB diproyeksikan menjadi gerbang utama transportasi udara di Jawa Barat. Namun, hingga kini aktivitas penerbangan komersial di bandara tersebut belum berkembang sesuai harapan.
Di sisi lain, mencuat kabar bahwa Kertajati akan dialihkan pengelolaannya kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Bandara itu diproyeksikan menjadi pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) atau perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan pesawat angkut berat C-130 Hercules untuk kawasan Asia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai keberlanjutan status komersial BIJB Kertajati. Menurutnya, seluruh keputusan berada di tangan pemerintah pusat.
"Sampai sekarang belum (ada kepastian komersil). Ya kita nunggu saja karena itu kan keputusan pemerintah pusat," kata Dedi saat diwawancarai di Bandung, Jumat (26/6/2026).
Meski belum diumumkan secara resmi, Dedi mengungkapkan sinyal bahwa pengelolaan bandara di Kabupaten Majalengka itu kemungkinan besar akan beralih ke Kementerian Pertahanan.
"Tetapi kecenderungan bahwa itu menjadi pengelolaannya di bawah Kemenhan itu sangat kuat, sudah mendekati 90 persen," ungkapnya.
Menurut Dedi, masih ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan sebelum proses pengambilalihan dapat dilakukan. Salah satunya menyangkut status aset, utang pembangunan BIJB, hingga investasi yang telah digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Tinggal negosiasinya bagaimana status asetnya, bagaimana utang yang ditimbulkan karena pengadaan aset itu? Kan masih punya utang ke Bank Jateng, kan harus dihitung itu," jelasnya.
"Terus bagaimana investasi pemerintah provinsi yang sudah diberikan nanti dihitungnya apa? Nanti kemudian bentuk kompensasinya dari pemerintah pusat apa terhadap Provinsi Jawa Barat? Sistem tuker-tukerannya bagaimana," lanjutnya.
Di tengah kuatnya wacana pengambilalihan Kertajati oleh Kemenhan, Dedi memastikan rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara komersial tidak akan menjadi persoalan.
"Gak ada masalah kan gak terganggu, gak ada masalah," ucap Dedi soal reaktivasi Bandara Husein Sastranegara.
Dedi kembali menegaskan bahwa arah pengelolaan BIJB Kertajati saat ini memang semakin mengarah ke Kementerian Pertahanan. Namun untuk keputusannya, hal itu masih terus dibahas oleh pemerintah pusat.
"Kalau itu (Kertajati) sudah kecenderungan memang dikelola oleh Kemenhan, sudah mendekati," pungkasnya.
(bba/dir)
