Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertambah jumlahnya. Hingga kini sudah ada 1.128 sekolah swasta yang siap menampung calon murid yang tidak diterima di SMA dan SMK negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang sempat tercatat sebanyak 750 sekolah, kemudian bertambah menjadi 1.015 sekolah. Penambahan ini dinilai semakin memperluas pilihan bagi calon murid yang belum mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, seluruh sekolah swasta yang telah bergabung dalam program SSK sudah tercantum dalam sistem SPMB sehingga dapat dipilih oleh masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di sistem penerimaan siswa baru itu sudah tayang sekolah-sekolah yang menjadi pilihan bagi seluruh siswa, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta kerja sama. Sekolah swasta kerja sama dulu asalnya 750 kemudian bertambah menjadi 1.015. Sekarang bertambah lagi menjadi 1.128 sekolah," kata Dedi, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, bertambahnya jumlah sekolah mitra membuktikan antusiasme sekolah swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah terus meningkat.
"Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa banyak yang menolak justru terbalik. Malah sangat banyak yang ingin bekerja sama," ujarnya.
Tidak hanya itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan sekolah hybrid untuk menampung siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar setiap hari. Program ini ditujukan bagi siswa yang memiliki kesibukan lain seperti atlet atau bekerja membantu orang tua.
"Ini diperuntukkan untuk mereka yang berprofesi sebagai atlet, tidak punya waktu untuk masuk kelas, yang mereka sambil berdagang, mereka sambil menjadi petani, sambil menjadi nelayan, yang tidak punya waktu seperti orang lain untuk masuk setiap hari," tutur Dedi.
Lebih lanjut, kegiatan belajar di sekolah hybrid dilakukan setiap Sabtu dan Minggu. Proses belajar juga dapat dilakukan secara daring sehingga lebih fleksibel bagi para siswa. "Sistem belajarnya hari Sabtu dan hari Minggu dan bisa dilakukan secara online," ucap Dedi.
Sementara itu, Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Jawa Barat, Ade Hendriana, menjelaskan proses pendaftaran bagi calon murid di sekolah mitra SSK dilakukan secara offline atau datang langsung ke sekolah tujuan.
"Pendaftaran pada SSK dilaksanakan secara offline. Persyaratan utama bagi calon murid adalah membawa Hasil Konfirmasi Pemetaan PCMB. Dokumen tersebut akan menjadi dasar proses sinkronisasi data antara SSK dengan Disdik untuk memastikan bahwa calon murid benar-benar tidak terpetakan pada PCMB," kata Ade.
Ade menyebut hingga kini jumlah calon murid yang akan tersebar ke masing-masing sekolah SSK belum bisa dipastikan karena distribusinya di setiap daerah masih terus bergerak.
Sebagai ilustrasi, apabila terdapat sekitar 120 ribu calon murid yang belum terpetakan dan dikurangi tambahan kuota sebanyak 31.506 kursi, maka masih ada sekitar 88 ribu calon murid yang membutuhkan akses pendidikan. Jika dibagi ke 1.015 sekolah SSK, rata-rata setiap sekolah berpotensi menerima sekitar 86 siswa.
"Namun perhitungan tersebut masih bersifat asumsi karena belum memperhitungkan calon murid yang memilih bersekolah di sekolah swasta reguler yang tidak mengikuti program SSK, sekolah yang menerapkan sistem hybrid atau skema layanan lainnya," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah pendaftar ke sekolah swasta, termasuk SSK, masih relatif minim dan belum sesuai harapan.
Karena itu, FKSS SMA Jawa Barat mendorong adanya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat, percepatan sinkronisasi data, serta kepastian informasi kepada calon murid agar mereka yang belum memperoleh kursi di sekolah negeri dapat segera melanjutkan pendidikan melalui program SSK.
"Kondisi ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih luas, percepatan sinkronisasi data, serta kepastian informasi kepada masyarakat agar calon murid yang belum terpetakan dapat segera memperoleh akses pendidikan yang sesuai," tutup Ade.
(bba/sud)
