Ancaman relokasi industri kembali menghantui sektor manufaktur Indonesia. Kali ini, dua pabrik komponen otomotif yang beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, dikabarkan tengah mempertimbangkan pemindahan sebagian lini produksinya ke Vietnam.
Jika rencana tersebut benar-benar terealisasi, ribuan pekerja berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Informasi itu pertama kali disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
Dilansir detikFinance, menurut Said, pemerintah bersama serikat pekerja saat ini masih berupaya mencegah relokasi tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan ialah meminta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) membuka ruang dialog dengan pihak perusahaan agar rencana pemindahan produksi dapat dibatalkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama Serikat Buruh, ya saya sudah minta ini juga anggota FSPMI, anggota FSPMI, saya minta Serikat pekerjanya bernegosiasi dulu dengan perusahaan apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan prinsipalnya untuk tidak pindah ke Vietnam,"kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026) kemarin.
Ancaman hengkangnya dua pabrik tersebut membuat Said Iqbal berencana membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mengaku akan melaporkan perkembangan terbaru kepada Presiden Prabowo Subianto dengan tembusan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan pimpinan DPR RI.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut hubungan industrial, tetapi juga kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri kendaraan listrik nasional yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama DPR dan para pemangku kepentingan lainnya.
"Dari hasil dialog itu, nanti saya akan lapor ke Bapak Presiden, tembusan Kemensetneg dan pimpinan DPR RI, dalam panggilan Wakil Ketua DPR RI, Pak Sufmi Dasco, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena ini menyangkut kebijakan, policy ya, terutama policy terhadap mobil listrik," papar Said Iqbal.
Identitas Perusahaan Masih Dirahasiakan
Di tengah mencuatnya kabar relokasi, identitas dua perusahaan tersebut masih disimpan rapat. Said Iqbal hanya mengungkapkan inisial perusahaan, yakni PT J dan PT S. Ia menegaskan, keputusan untuk tidak membuka nama perusahaan dilakukan demi menjaga proses negosiasi yang sedang berlangsung antara pemerintah, serikat pekerja, dan pihak perusahaan.
"Saya kasih inisial saja ya, inisial, nggak boleh sebut nama karena ini lagi negosiasi. Inisialnya, PT J dan PT S. PT J dan P TS ya. Jangan disebutkan (nama perusahaan) nanti berantakan negosiasinya. Kadang-kadang negosiasi secara silent itu penting di awal-awal ya, PT J dan PT S," ungkap Said Iqbal.
Meski identitas perusahaan belum diungkap, Said menjelaskan bahwa kedua pabrik tersebut memiliki induk usaha di Jepang. Mereka disebut tengah melakukan perubahan strategi bisnis dengan memperbesar fokus pada pengembangan komponen kendaraan listrik.
Vietnam Dinilai Lebih Menarik untuk Industri Mobil Listrik
Menurut Said Iqbal, arah pengembangan industri kendaraan listrik menjadi salah satu faktor utama yang mendorong rencana relokasi tersebut. Induk usaha di Jepang disebut ingin mengalihkan produksi ke negara yang dianggap lebih produktif sekaligus mendukung transformasi menuju kendaraan listrik.
"Jadi prinsipalnya di Jepang, akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Karena ini mobil, jadi mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," jelas Said.
Ia menilai, daya saing industri kendaraan listrik di Indonesia masih kalah dibandingkan Vietnam yang saat ini memiliki kebijakan lebih agresif dalam pengembangan ekosistem manufaktur mobil listrik.
"Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian. Ini baru diskusi awal. Informasi awal. Ini ribuan juga (yang bisa terkena (PHK)," terangnya lagi.
Artikel ini telah tayang di detikFinance.
