Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda tidak hanya memunculkan perdebatan dari sisi sejarah dan budaya, tetapi juga memantik perhatian terhadap dampak ekonominya. Biaya administrasi, pergantian identitas pemerintahan, hingga proses membangun kembali citra daerah (rebranding) menjadi konsekuensi dari wacana tersebut.
Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai, usulan tersebut pada dasarnya berangkat dari semangat memperkuat identitas sejarah dan kebudayaan Sunda, bukan didorong oleh kepentingan ekonomi maupun politik kewilayahan.
"Ya sebenarnya kalau saya lihat ya, dasar perubahan nama itu kan kalau yang diusung oleh teman-teman lebih memiliki aspek historis dan kebudayaan. Jadi itu memperkuat identitas, itu kalau saya lihat," kata Acuviarta saat dihubungi, Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, selama perubahan nama dipahami sebatas penguatan identitas budaya, langkah tersebut dinilai tidak akan mengganggu iklim investasi di Jawa Barat.
"Harusnya sih tidak berdampak terhadap investasi sepanjang itu tidak ditafsirkan sebagai arogansi kewilayahan atau otoritas. Jadi saya melihat substansi dasar perubahan nama itu lebih kepada pengukuhan aspek historis dan kebudayaan sebagai identitas wilayah," ujarnya.
Meski demikian, Acuviarta mengingatkan bahwa konsekuensi fiskal dari perubahan nama provinsi tidak bisa diabaikan. Seluruh identitas pemerintahan, baik fisik maupun administratif, harus menyesuaikan apabila usulan tersebut benar-benar disahkan.
"Ya memang secara konsekuensi nanti kan semuanya harus berubah ya mungkin bertahap. Karena otomatis semua yang kalau disetujui ini, hal-hal yang berkaitan dengan Jawa Barat nanti akan berubah identitasnya," katanya.
Ia menilai biaya yang harus dikeluarkan pemerintah tidak akan kecil karena menyangkut berbagai aspek administrasi dan infrastruktur pemerintahan.
"Biayanya tidak sederhana. Jadi saya kira juga mungkin itu adalah konsekuensi yang harus diterima dari perubahan nama itu. Dan memang saya berharap mungkin sifatnya simultan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Menurut Acuviarta, penyesuaian dokumen digital relatif lebih mudah dilakukan. Namun, hal itu berbeda dengan berbagai aset fisik yang membutuhkan penggantian secara langsung.
"Yang sifatnya tertulis gampang, yang sifatnya digital kita menyesuaikan. Tapi yang sifatnya fisik memang betul harus ganti," katanya.
Ia mencontohkan, perubahan tersebut akan berdampak pada papan nama instansi, gedung pemerintahan, identitas visual lembaga, hingga berbagai fasilitas publik yang menggunakan nomenklatur Provinsi Jawa Barat.
"Iya pasti, pasti saya kira itu sebuah konsekuensi yang logis dari sebuah perubahan nama ini meskipun saya berpikir sifatnya bertahap," ucapnya.
Di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas, Acuviarta mengingatkan perubahan nama berpotensi menjadi tambahan beban bagi keuangan daerah apabila tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang.
"Ya tentu ini akan menjadi beban ya. Sifatnya hanya identitas sebenarnya tetapi nanti mau tidak mau harus menyesuaikan. Dalam jangka pendek, di tengah keuangan pemerintah yang terbatas, saya kira pasti akan menjadi beban pengeluaran. Dan tentu saya kira harus ada skala prioritas perubahan," jelasnya.
Selain biaya administrasi, ia juga menyoroti tantangan lain berupa pembangunan kembali citra Jawa Barat yang selama ini telah dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai West Java.
Menurutnya, proses membangun kembali identitas baru bukanlah perkara mudah karena seluruh dokumen, promosi investasi, hingga berbagai kerja sama selama puluhan tahun menggunakan nama Jawa Barat.
"Ya saya kira tidak mudah ya. Karena semua dokumentasi sekian lama kan sudah Jawa Barat, West Java. Ketika terjadi perubahan ya itu perlu effort yang baru. Saya kira tidak mudah, karena berbagai dokumen dan sebagainya itu kan harus mempertegas itu dan tidak mudah," pungkasnya.
Simak Video "Video: Ini Strategi Untuk Investor Jelang Paruh Kedua 2026"
[Gambas:Video 20detik]
(bba/mso)
