Rencana revitalisasi tambak di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa oleh pemerintah pusat mendapat penolakan keras dari para petani tambak di Kabupaten Indramayu. Penolakan itu memicu aksi unjuk rasa di depan Pendopo Indramayu, Kamis (2/4/2026).
Massa datang membawa berbagai atribut, mulai dari bendera organisasi hingga perangkat pengeras suara. Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) ini mendatangi Pendopo Indramayu untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada bupati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Bupati Indramayu Lucky Hakim yang sedang tidak berada di tempat membuat massa tidak dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Warga yang kecewa meluapkan kekesalannya dengan terus berteriak. Mereka menganggap Indramayu seolah tidak memiliki pemimpin.
"Indramayu tidak punya bupati," begitulah teriakan salah seorang pengunjuk rasa.
Juhadi Muhammad selaku pembina KOMPI menyampaikan, aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap program revitalisasi tambak dari pemerintah pusat yang dianggap merugikan masyarakat setempat. "Kalau pun itu revitalisasi (tambak) tetap dilaksanakan, kami menolak," ujar Juhadi saat ditemui di sela aksi.
Juhadi menyebut ribuan masyarakat pesisir Indramayu akan terdampak kebijakan tersebut, meskipun ia belum merinci total keseluruhan warga yang terdampak secara mendetail.
"Kita belum tahu (secara detail). Yang jelas, mah, ribuan. Luas lahannya saja 2.200 hektare, tentu kalau satu orang petani tambak itu tiga orang dalam satu keluarga, ya suami dan anak-anaknya atau lima orang, sudah bisa kita hitung (yang terdampak) ada ribuan," katanya.
Kekecewaan mendalam dirasakan Juhadi lantaran bupati tidak hadir di tengah-tengah massa yang telah menunggu lama. "Kosong (tidak ada hasil) karena bupati tidak menemui kita. Tentu kita akan rencanakan lagi (ke depannya), kita akan aksi lagi. Sangat kecewa, akan aksi lagi," pungkasnya.
Kesal Tak Ditemui Bupati, Massa Rusak Fasilitas Umum
Usai mendapat kepastian bupati tidak ada di Pendopo Indramayu, massa meluapkan amarah dengan merusak sejumlah fasilitas umum di Alun-alun Indramayu sembari berangsur-angsur membubarkan diri. Bangku besi, pot bunga, hingga tiang lampu di area Alun-alun Indramayu tampak rusak. Massa dari berbagai kalangan tersebut benar-benar sulit dikendalikan saat emosi memuncak.
Tidak hanya di sekitar alun-alun, tulisan "Indramayu" di tugu titik nol kilometer juga menjadi sasaran perusakan para pengunjuk rasa.
Plt Kabid Perumahan dan Permukiman (Diskimrum) Kabupaten Indramayu Krisdiantoro menyayangkan tindakan vandalisme yang dilakukan oleh massa tersebut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan terkait fasilitas umum dan barang-barang di ruang publik yang mengalami kerusakan.
"Saat ini kami sedang menginventarisir kerusakan-kerusakannya," ujar Krisdiantoro saat dihubungi pada Kamis (2/4/2026) sore.
Bupati Indramayu Buka Suara
Sementara itu Bupati Indramayu Lucky Hakim angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di depan Pendopo Indramayu yang berujung pada perusakan sejumlah fasilitas umum.
Lucky Hakim menyayangkan tindakan anarkis yang terjadi di Alun-Alun Indramayu. Ia menyebut, kerusakan fasilitas publik akibat aksi tersebut ditaksir mencapai hampir Rp100 juta.
"Saya sangat menyayangkan perusakan fasilitas umum oleh oknum pendemo. Itu uang rakyat yang dirusak, termasuk tulisan 'Indramayu' di depan yang juga dihancurkan," ujar Lucky.
Menurutnya, aksi demonstrasi sebenarnya telah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Massa aksi disebut telah diterima dan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka di Gedung Patra.
Ia menjelaskan, materi demo yang disampaikan berkaitan dengan penolakan program revitalisasi tambak. Namun, Lucky menegaskan bahwa program tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.
"Program revitalisasi tambak itu bukan program bupati, melainkan program pemerintah pusat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di bawah kementerian," katanya.
Lucky juga menyebut, lahan yang menjadi objek program tersebut merupakan tanah negara yang berada dalam penguasaan Kementerian Kehutanan dan dilimpahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia menilai, apabila masyarakat ingin menyampaikan keberatan, seharusnya aspirasi diarahkan kepada pihak yang berwenang, seperti DPR RI Komisi IV yang bermitra dengan kementerian terkait.
Selain itu, Lucky mengaku kecewa karena tidak ada komunikasi resmi dari pihak KOMPI kepada dirinya sebelum aksi berlangsung.
"Saya cek, tidak ada surat dari KOMPI untuk bertemu bupati. Padahal kalau ingin bertemu, bisa saja melalui pesan langsung, pasti saya temui," ujarnya.
Ia juga membuka kemungkinan langkah hukum terhadap pelaku perusakan, namun memberikan kesempatan agar pihak yang bertanggung jawab segera mengganti kerugian yang ditimbulkan.
"Saya minta pelakunya segera mengganti. Tapi nanti kami akan diskusikan dengan aparat kepolisian apakah perlu dilaporkan," tegasnya.
(sud/sud)
