Sebanyak 183 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kuningan hingga kini belum menerima bantuan sepeda motor listrik yang sebelumnya dikabarkan akan disalurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut disebut masih berjalan normal.
Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Kuningan, Nissa Rahmi, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi resmi terkait distribusi kendaraan listrik maupun pengadaan sarana pendukung lainnya untuk SPPG di Kabupaten Kuningan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nissa, selama ini kebutuhan operasional di lapangan masih mengandalkan kendaraan yang disediakan yayasan atau mitra, sementara para kepala SPPG menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
"Saya belum terinfo apapun terkait kendaraan motor tersebut. Untuk sekarang ini belum ada pengadaan apapun yang sampai untuk didistribusikan. Sejauh ini kalau untuk distribusi tentu pakai mobil yang sudah disediakan pihak yayasan atau mitra. Namun untuk Kepala SPPG masih menggunakan kendaraan pribadi." tutur Nissa, Senin (8/9/2026).
Selain belum terealisasinya bantuan kendaraan listrik, sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Kuningan juga dilaporkan mengalami keterlambatan pencairan dana operasional. Namun demikian, Nissa mengaku belum dapat memastikan jumlah dapur yang terdampak karena kondisi pencairan anggaran masih berubah-ubah.
Ia menjelaskan, sebagian dana telah masuk ke sejumlah SPPG, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses pencairan. Kondisi tersebut telah dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
"Untuk keterlambatan memang beberapa ada, tapi jumlahnya masih fluktuatif karena ada dana yang baru masuk, ada yang belum. Kami juga masih menunggu. Untuk pelaporan sudah kami infokan ke pimpinan," tutur Nissa.
Meski menghadapi sejumlah kendala, Nissa memastikan seluruh SPPG di Kabupaten Kuningan tetap beroperasi dan melayani penerima manfaat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Namun, terlepas dari itu, SPPG akan tetap berjalan normal seperti biasanya. Untuk SPPG yang sudah berdiri sekarang ada 179 SPPG, dan ada 4 SPPG Terpencil. Jadi secara keseluruhan total ada 183 SPPG di Kuningan," tutur Nissa.
Di sisi lain, mencuatnya kabar mengenai penangkapan tiga pejabat di lingkungan BGN terkait dugaan kasus korupsi turut menjadi perhatian para pelaksana program MBG. Menanggapi hal tersebut, Nissa mengingatkan seluruh kepala SPPG, yayasan, maupun mitra kerja agar senantiasa mematuhi aturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh BGN.
"Tentu untuk Kepala SPPG dan yayasan atau mitra agar dihimbau selalu mengikuti aturan yang berlaku, baik juknis maupun SE dari BGN, dan aturan-aturan yang berkaitan lainnya. Harus bekerjasama dengan baik sesuai aturan agar program ini bisa berjalan dengan maksimal, dan status gizi baik jadi tercapai sehingga tujuan dari adanya MBG ini untuk generasi kedepannya bisa terpenuhi," tutur Nissa.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG agar kualitas pelayanan terus meningkat. Menurutnya, masukan dari penerima manfaat sangat penting sebagai bahan evaluasi bagi setiap SPPG.
"Kami juga mohon dukungannya dari masyarakat dan penerima manfaat apabila ada kekurangan dari SPPG, mohon untuk dikomunikasikan ke SPPG agar SPPG tsb tau salahnya dimana dan bisa melakukan perbaikan. Sehingga MBG ini bisa jadi lebih baik," pungkas Nissa.
Dengan total 183 unit SPPG yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk empat SPPG terpencil, Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daerah dengan cakupan layanan MBG yang cukup luas. Meski masih menghadapi tantangan terkait sarana operasional dan pencairan anggaran, pelaksanaan program sejauh ini diklaim tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat.
(dir/dir)
