Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menghangat. Setelah lebih dari satu dekade diperjuangkan, usulan tersebut kini mendapat lampu hijau dari Komisi I DPRD Jawa Barat untuk dilanjutkan ke tahapan legislasi resmi.
Bagi sebagian kalangan, perubahan nama dinilai sebagai upaya menguatkan identitas sejarah dan budaya Sunda. Namun, di wilayah timur Jawa Barat, terutama Kabupaten Cirebon, wacana tersebut justru memunculkan berbagai tanggapan.
Masyarakat Cirebon menilai daerahnya memiliki identitas yang khas. Mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga sejarah Kesultanan Cirebon, semuanya berkembang dengan karakter yang berbeda dari budaya Sunda di wilayah Priangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perbedaan identitas itulah yang membuat sebagian warga berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum melibatkan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Mugni (74), mengatakan perubahan nama provinsi bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut identitas masyarakat yang selama ini hidup dalam keberagaman budaya.
Menurutnya, Cirebon sejak dahulu memiliki bahasa, tradisi, dan kebudayaan sendiri yang menjadi bagian dari kekayaan Jawa Barat.
"Kami sebagai warga Kabupaten Cirebon berharap wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat. Cirebon memiliki bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda dengan budaya Sunda di wilayah Priangan. Karena itu, pemerintah daerah sebaiknya menyampaikan sikap resmi agar aspirasi masyarakat Cirebon juga didengar. Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya mengabaikan keberagaman budaya yang ada di Jawa Barat," ujarnya kepada detikJabar, Senin (6/7/2026).
Senada dengan itu, warga lainnya, Rasidi, menilai perbedaan bahasa dan budaya di Jawa Barat justru menjadi kekuatan yang perlu dijaga. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang luas sebelum mengambil sikap terhadap wacana tersebut.
Ia berharap masyarakat mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai alasan munculnya usulan perubahan nama serta dampaknya bagi seluruh daerah di Jawa Barat.
"Menurut saya, perbedaan bahasa dan budaya merupakan kekayaan yang harus dihargai. Kalau memang ada usulan perubahan nama provinsi, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Cirebon. Kami ingin ada penjelasan yang terbuka mengenai tujuan dan dampaknya, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan secara objektif," katanya.
Harapan serupa juga disampaikan Misnah seorang ibu rumah yangga asal Kecamatan Sumber. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat Cirebon yang memiliki identitas budaya tersendiri.
Menurutnya, apa pun keputusan yang akan diambil nantinya harus tetap menjamin pengakuan terhadap keberagaman budaya yang ada di Jawa Barat.
"Sebagai masyarakat Cirebon, kami berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi wacana ini. Identitas budaya Cirebon sudah lama menjadi bagian dari sejarah dan harus tetap dihormati. Apa pun keputusan nantinya, kami meminta pemerintah daerah memperjuangkan agar keberagaman budaya, bahasa, dan identitas masyarakat Cirebon tetap diakui serta dilindungi," tuturnya.
Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda sendiri masih berada pada tahap pembahasan. Seiring bergulirnya proses legislasi, berbagai pandangan dari masyarakat diperkirakan akan terus bermunculan.
Bagi warga Cirebon, persoalan ini bukan semata tentang pergantian nama sebuah provinsi. Lebih dari itu, mereka berharap setiap kebijakan yang menyangkut identitas daerah dapat mempertimbangkan keberagaman budaya yang selama ini menjadi kekayaan Jawa Barat, sehingga seluruh masyarakat merasa diakomodasi dan tetap menjadi bagian dari sejarah serta masa depan provinsi tersebut.
(sud/sud)
