Genap sepekan sejak drama penggerebekan dan aksi kejar-kejaran puluhan Warga Negara Asing (WNA) asal China di Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, kelanjutan kasus ini seolah jalan di tempat.
Hingga Senin (20/4/2026) hari ini, kabut misteri masih menyelimuti hasil pemeriksaan terhadap 16 WNA yang berhasil diamankan.
Pihak Imigrasi Kelas 1 Non TPI hingga kini masih belum memberikan keterangan apapun terkait perkembangan penyidikan. Belum ada informasi terbaru mengenai status hukum belasan pria dan satu perempuan asing yang diduga menjalankan aktivitas siber ilegal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, bukti-bukti fisik yang ditemukan di Grand Desa Resort tergolong masif. Di kamar-kamar berlabel batu mulia seperti Kalimaya, Topaz, Berlian, dan Zamrud, petugas mendapati ruangan yang sudah disulap total.
Kamar hotel yang seharusnya menjadi tempat istirahat wisatawan, justru dirombak menjadi kantor darurat dan mirip barak pekerja.
"Si kamar tuh karena kamar hotel diganti jadi kayak kamar backpacker-an lah gitu," ungkap pemilik hotel, Koh Leleung, beberapa waktu lalu. Ia mengaku dijanjikan kontrak fantastis senilai Rp 1 miliar untuk penyewaan 50 kamar selama satu tahun.
Di lokasi, puluhan monitor PC, keyboard, hingga kabel-kabel internet yang semrawut sempat diamankan petugas. Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai isi data di dalam puluhan komputer tersebut.
Termasuk keabsahan logo 'Fengda Wealth Management' yang terpampang di dinding kamar.
"Enggak ada informasi ke saya. Baru tahu sekarang ada tulisan begitu di dalam," kata Koh Leleung.
Sikap tertutup otoritas terkait ini kian mempertebal teka-teki mengenai drama pelarian para pelaku. Sebagaimana diketahui, operasi ini sempat diwarnai indikasi kebocoran informasi yang membuat sebagian besar WNA meloloskan diri sebelum petugas tiba.
"Terindikasi ada kebocoran informasi untuk keluar. Jadi begitu kita datang ke sini, awalnya kita hanya temukan satu WNA berkewarganegaraan China, baru setelah itu kita lakukan pengejaran," ujar Kasubsi Intelijen Keimigrasian Sukabumi, Daniel Putra, saat hari penggerebekan.
Sayangnya, pengakuan adanya kebocoran tersebut belum diikuti dengan temuan siapa "pembisik" di balik pelarian massal tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga terkesan menjaga jarak.
Kepala Dinas Pariwisata, Ali Iskandar, menyebut kasus ini di luar wilayah kerjanya. "Rasanya itu di luar yurisdiksi Dispar," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Jujun Junaeni menegaskan posisi pihaknya yang hanya membantu koordinator tim. "Kesbangpol bukan ketua tim PORA, ketuanya kepala kantor imigrasi," ujarnya.
Kini, sepekan telah berlalu, namun kejelasan aktivitas siber di pesisir Palabuhanratu itu masih menjadi tanda tanya besar.
(sya/dir)
