Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.
Dilansir detikNews, Purbaya menegaskan pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai iuran PBI JK BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Dalam rapat tersebut, Purbaya membantah anggapan Kementerian Keuangan memperlambat pencairan dana karena keterbatasan kas negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp56,464 triliun. Yang Rp46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan," kata Purbaya, Senin (9/2/2026).
Adapun sisa anggaran sebesar Rp10 triliun juga telah tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Tapi, Purbaya mengatakan anggaran itu masih diblokir karena menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.
"Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah," ungkapnya.
"Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar," imbuh dia.
Purbaya juga mengatakan pemerintah juga masih mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI-JK sebesar Rp10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BA BUN). Anggaran itu juga masih menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut.
"Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada," ucap dia.
Purbaya memastikan posisi keuangan pemerintah dalam kondisi kuat. Dia pun menepis isu jika pencairan dana tersendat karena masalah kas negara.
"Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja Rp 270 triliun nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya," jelasnya.
"Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa," sambung Purbaya.
(dil/ams)
