Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan mengaku belum menerima surat balasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana Keraton. Ia mengaku masih menunggu surat dari BPK.
"Kalau surat saya sudah masuk. Kalau sekarang belum datang ke sini BPK maupun KPK, mungkin mereka juga akan mencari pertanyaan-pertanyaan sepanjang tahun ini kan. Kalau secara resmi surat sudah saya sampaikan," katanya saat ditemui di Pagelaran Keraton Solo, Rabu (18/3/2026).
Tedjowulan sendiri mengakui bahwa dirinya menerima gaji dari dana hibah yang diberikan pemerintah ke Keraton Solo. Menurutnya, hal tersebut sudah diketahui banyak orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menerima, memang saya menerima, semua orang juga tahu se-Indonesia, se-Jagat Raya ini semua tahu kalau saya terima," ucapnya.
Dirinya mengungkapkan penerimaan gaji tersebut sejak dibentuk bebadan pada tahun 2004 sampai sekarang. Sejak saat Paku Buwono XIII naik takhta dirinya menerima gaji.
"Dulu itu kan dibentuk Bebadan. Ini kalau cerita panjang lebar nantinya gitu lho. Dari mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang. Jadi yang semula saya sebagai, semula itu kesepahaman sama, sama PB XIII Tedjowulan dan PB XIII Hangabehi," terangnya.
"Kemudian saya pribadi menyampaikan ke Sinuhun Pakubuwono XIII almarhum itu, beliaulah nanti yang jadi Pakubuwono XIII tapi saya dijadikan waktu itu berpikirnya sebagai wakil. Nah, konsep tanah Jawa 'Ratu kuwi raono wakile' (Raja itu tidak ada wakilnya) katanya. Karena wakilnya Ratu tanah Jawa itu adalah wakilnya Tuhan. 'Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan', Ingkang Sinuhun itu sebagai Umara, Susuhunan sebagai Ulama. Ceritanya panjang nanti nyangkut ke situ," sambungnya.
Dirinya pun tak masalah bila nantinya harus diaudit karena menerima gaji dari dana hibah.
"Ya sudah, sudah dilihat di media saja sudah ada kok. Yang tadi (dana) Bebadan tadi saya dimasukkan di situ. Bukan hal yang hebat yang perlu didiskusikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Pelindungan Keraton Solo, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan mengajukan permohonan audit keuangan Keraton Solo kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Permohonan audit itu untuk keuangan Keraton Solo periode 2018-2025.
Juru bicara Tedjowulan, Kanjeng Pakoenegoro mengatakan surat tersebut dikirim pada Kamis (22/1) lalu. Ia mengaku mengirimkan surat tersebut secara langsung.
"Benar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan telah mengajukan permohonan audit keuangan Keraton Surakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Saya ditugaskan untuk mengantar surat tersebut langsung," kata Pakoenegoro melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Senin (23/2).
Pakoenegoro mengatakan audit keuangan Keraton Solo itu dalam masa kepemimpinan Paku Buwono XIII pada tahun 2018-2025. Ia menyebut bahwa saat ini BPK sedang tahap pengumpulan bahan keterangan.
"Permohonan audit keuangan pada era kepemimpinan Paku Buwono XIII itu untuk periode 2018-2025. Info dan data sedang dikumpulkan," ungkapnya.
Permohonan audit itu berdasarkan surat bernomor 02/SKMK.8.2026/PAKKSH/2026 tertanggal 21 Januari 2026 kepada Ketua BPK RI itu. Dalam surat tersebut, Tedjowulan juga mengungkapkan posisinya saat ini di Keraton Solo setelah menerima SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 tahun 2026.
(par/apl)
