Menteri Abdul Mu'ti Sebut Anggaran Revitalisasi Sekolah Bakal Ditambah Rp 76 T

Menteri Abdul Mu'ti Sebut Anggaran Revitalisasi Sekolah Bakal Ditambah Rp 76 T

Anang Firmansyah - detikJateng
Sabtu, 25 Apr 2026 16:37 WIB
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti usai meresmikan revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji Purwokerto, Sabtu (25/4/2026).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti usai meresmikan revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji Purwokerto, Sabtu (25/4/2026). Foto: Anang Firmansyah/detikJateng.
Purwokerto -

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan kabar gembira terkait kelanjutan program revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Abdul Mu'ti menyebut akan ada tambahan 60 ribu revitalisasi dengan nilai mencapai Rp 76 triliun.

"Insya Allah revitalisasi akan ditambah 60 ribu satuan pendidikan. Nilainya sekitar Rp 76 triliun," kata Abdul Mu'ti saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji Purwokerto, Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 14 triliun dalam APBN 2026 untuk 11.744 satuan pendidikan. Tambahan anggaran tersebut kini tengah menunggu persetujuan final dari Kementerian Keuangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya itu, bantuan perangkat digital berupa Interactive Flat Panel (IFP) juga akan ditingkatkan. Jika pada 2025 setiap sekolah mendapat satu unit, maka pada 2026 akan ditambah menjadi 2 hingga 3 unit per sekolah.

"Ini juga sudah disetujui usulan tambahan anggarannya. Tinggal menunggu proses final," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Namun, Mu'ti mengingatkan agar seluruh bantuan sarana dan prasarana dimanfaatkan sesuai tujuan, yakni untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ia bahkan menyinggung adanya kejadian viral penggunaan IFP yang dinilai tidak tepat.

"Waktu awal IFP dikirim, ada yang kirim video ke saya, dipakai karaoke di sekolah. Karaokenya di sekolah pakai peluk-pelukan begitu, viral itu ternyata yang peluk-pelukan itu guru yang suami istri bertugas di sekolah yang sama. Walaupun yang bersangkutan sudah minta maaf, ini jadi pelajaran untuk kita semua," tegasnya.

Menurutnya, fasilitas tersebut harus digunakan untuk mendukung proses pendidikan, bukan untuk kegiatan di luar tujuan utama.

Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Dari 19 juta penerima pada 2025, tahun ini meningkat menjadi 19,6 juta siswa.

Bahkan untuk pertama kalinya, siswa taman kanak-kanak (TK) juga akan mendapatkan bantuan PIP sebesar Rp 450 ribu per tahun dengan total penerima mencapai 888 ribu anak.

"Ini sejarah baru, murid TK untuk pertama kali mendapatkan PIP," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Mu'ti juga menyampaikan adanya kenaikan insentif bagi guru honorer. Insentif guru honorer yang sebelumnya Rp 300 ribu per bulan kini naik menjadi Rp 400 ribu dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing.

Mu'ti juga menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung pendidikan karakter siswa.

"Kalau ada yang bilang MBG tidak ada hubungannya dengan pendidikan, itu tidak benar. Justru sangat terkait, terutama dalam membangun kebiasaan hidup sehat," jelasnya.

Ia menyebut, hingga Maret 2026 sebanyak 93 persen siswa telah menerima manfaat MBG, dan kini diperkirakan sudah mencapai 95 persen.

Lebih lanjut, Kemendikdasmen juga mendorong penerapan budaya sekolah asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Pendekatan yang digunakan bersifat humanis, partisipatif, dan promotif.

Selain itu, pemerintah bersama enam kementerian lain juga mulai membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Mu'ti menilai, paparan berlebihan terhadap dunia digital dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental dan konsentrasi anak.

"Attention span anak-anak kita sekarang sangat pendek. Ini jadi tantangan serius dalam proses pembelajaran," ujarnya.

Ia juga mengutip berbagai penelitian yang menunjukkan dampak negatif media sosial, mulai dari gangguan mental hingga peningkatan risiko perilaku berbahaya pada anak muda.

"Karena itu kami harus mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini," pungkasnya.




(apl/apl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads