Angka anak yang tidak bersekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. faktor menjadi penyebabnya, mulai dari persoalan ekonomi hingga keterbatasan akses pendidikan di sejumlah wilayah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan kondisi tersebut dipengaruhi banyak hal. Di antaranya faktor domisili, sosial budaya, hingga keamanan dan keterbatasan sarana prasarana pendidikan.
"Tingginya anak yang tidak sekolah karena berbagai faktor ya, sebagian karena faktor ekonomi, sebagian karena faktor domisili, tempat tinggal, sebagian karena faktor sosial budaya, dan mungkin sebagian juga ada karena faktor keamanan," ujar Mu'ti saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji Purwokerto, Sabtu (25/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menghadirkan model pendidikan yang tidak selalu harus formal.
"Kami berkomitmen membuat pendidikan ini menjadi lebih aksesibel, tidak harus selalu formal, tapi juga bisa nonformal dan informal," jelasnya.
Ia mencontohkan, akses pendidikan dapat dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah satu atap, program kesetaraan hingga sekolah terbuka.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pendidikan yang lebih terjangkau. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pun disalurkan kepada penyelenggara PKBM sesuai jumlah peserta didik.
Tak hanya itu, konsep pembelajaran juga dibuat lebih fleksibel. Hal ini untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak bisa mengikuti sekolah formal karena pekerjaan atau profesi tertentu.
"Sebagian itu tidak bisa masuk sekolah formal karena profesinya, misalnya atlet, seniman, atau pekerjaan tertentu. Karena itu kami juga memberikan layanan distance learning, pembelajaran jarak jauh," terangnya.
Melalui sistem ini, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja, selama memiliki akses jaringan dan materi pembelajaran.
Di sisi lain, PKBM juga didorong tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat peningkatan keterampilan masyarakat.
"PKBM bisa menyelenggarakan kursus-kursus dan pelatihan, memberikan kecakapan yang dibutuhkan di dunia kerja," tambahnya.
Selain pelatihan, PKBM juga menyediakan program kesetaraan yang dikenal sebagai Paket A, B, dan C. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh pendidikan formal.
Sementara itu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyebut pihaknya siap mengembangkan konsep PKBM berbasis kebutuhan masyarakat lokal.
Menurutnya, program tersebut bahkan bisa dikombinasikan dengan bantuan usaha produktif bagi peserta didik.
"PKBM di Banyumas itu nantinya kalau anaknya misalkan hobinya angon wedus, nanti kita bantu wedusnya. Ayam, kita bantu ayamnya. Jadi bukan hanya pendidikan formal sekolah," kata Sadewo.
Ia berharap, melalui pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga mampu hidup mandiri secara ekonomi.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan insentif bagi para tenaga pendidik yang terlibat di PKBM. Termasuk membuka peluang bagi guru pensiunan untuk ikut berkontribusi sebagai relawan.
"Banyak guru-guru yang sudah pensiun dan siap mengabdi sebagai relawan PKBM. Mereka sudah berdiskusi dengan kami," pungkasnya.
(apl/apl)
