Fenomena perguruan tinggi negeri yang berlomba-lomba menambah jumlah mahasiswa baru mendapat sorotan dari sejumlah kalangan tak terkecuali Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Prof Jebul Suroso. Menurutnya, orientasi kampus yang terlalu fokus pada kuantitas mahasiswa berpotensi menggeser fungsi utama perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi.
Jebul menilai persoalan penerimaan mahasiswa baru tidak hanya sebatas rumitnya jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Di balik itu, ia melihat adanya perubahan arah yang dinilai mengkhawatirkan.
"Kami melihat dari sisi lain sebelum sekadar bicara ruwetnya sistem masuk PTN. Realita saat ini, PTN perlahan kehilangan misi suci riset kampusnya," kata Jebul saat dimintai tanggapan detikJateng, Rabu (10/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jebul memaparkan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menegaskan bahwa perguruan tinggi, khususnya PTN, memiliki mandat sebagai penggerak ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
"PTN itu seharusnya menjadi ujung tombak riset dan inovasi bangsa. Dengan struktur yang didanai dan disubsidi oleh negara, mereka diberikan tanggung jawab moral dan hukum terbesar untuk memimpin pemenuhan amanah UU ini, dibandingkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ruang gerak fiskalnya jauh lebih mandiri," ujarnya.
Namun, kata dia, kondisi di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Banyak PTN dinilai lebih fokus memperbesar jumlah mahasiswa dibanding memperkuat kualitas riset.
"Fakta di lapangan, PTN sekarang justru sibuk menambah kuota S1 reguler untuk mengejar target pendapatan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Berbagai skema dilakukan, jalur mandiri dibuka berkali-kali, kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diobral. Semua hanya bertujuan mengejar kuantitas jumlah mahasiswa. Hal ini menjadi jebakan berbahaya yang mengubah kampus negeri menjadi sekadar pabrik ijazah," tegasnya.
Jebul juga menyoroti ketimpangan yang dirasakan perguruan tinggi swasta. Menurutnya, PTS menghadapi kewajiban yang hampir sama dengan PTN dari sisi perpajakan, namun tidak memperoleh dukungan fiskal yang setara.
"Beban pajak antara PTN dan PTS itu sama. Padahal, PTS mengemban misi sosial murni untuk mencerdaskan bangsa, sama persis dengan PTN. Tetapi perlakuan fiskal dari pemerintah sangat berbeda," katanya.
Ia menilai kondisi tersebut semakin berat ketika PTN membuka berbagai program studi dan kelas baru yang menyasar segmen yang selama ini menjadi pasar utama PTS.
"Ketika PTN ekspansi agresif membuka prodi-prodi gemuk dan kelas karyawan dengan harga yang disubsidi negara, PTS otomatis kehilangan napas. PTS yang sebenarnya sehat dan bermutu akhirnya menjadi korban. Mereka dipaksa bertarung di medan yang tidak adil, kalah dari sisi modal biaya dan branding yang disokong label negeri," ujarnya.
Jebul mengingatkan apabila orientasi perguruan tinggi terus berfokus pada penambahan jumlah mahasiswa tanpa dibarengi penguatan riset dan inovasi, Indonesia bisa menghadapi persoalan besar di masa depan.
"Jika ini terus dibiarkan, tahun 2045 kita bukan merayakan Indonesia Emas, tapi kita akan merayakan hadirnya 10 juta sarjana menganggur. Kita bangga punya bonus demografi, tapi tanpa adanya kampus yang fokus menciptakan teknologi, kita hanya akan berakhir menjadi pasar bagi produk asing dan menjadi kuli di negeri sendiri," katanya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan negara-negara maju yang menjadikan kampus sebagai pusat lahirnya inovasi.
"Negara maju tidak lahir dari kampus yang bangga dengan wisuda 10.000 orang per tahun. Mereka lahir dari kampus yang bangga karena laboratoriumnya menghasilkan penemuan dan inovasi yang mengubah dunia," ujar Jebul.
Di tengah persaingan yang semakin ketat, UMP memilih fokus pada peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa dan orang tua.
"Terkait strategi penerimaan mahasiswa baru, kami di UMP selalu konsisten menerapkan service excellence. Pelayanan yang baik, responsif, dan humanis bagi pengguna, baik mahasiswa maupun orang tua, adalah kunci," katanya.
Menurut Jebul, masukan dari masyarakat justru menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Meski begitu, pihaknya tidak bisa membeberkan berapa jumlah mahasiswa yang tahun ini mendaftar ke kampusnya.
"Setiap saran dan kritik yang masuk justru menjadi cara kami untuk melakukan bonding yang intim kepada pengguna jasa pendidikan. Di saat kampus lain sibuk mengejar angka, kami fokus merawat kepercayaan," pungkasnya.
(ams/dil)
