Penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah (Jateng) menuai tanggapan dari para penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka justru mengaku tak keberatan jika program MBG dihentikan permanen atau setidaknya dievaluasi total.
Hal itu salah satunya disampaikan warga Ungaran, Alfia (29). Ia menganggap penghentian sementara program itu tidak terlalu berdampak bagi keluarganya karena selama ini banyak makanan yang tidak termakan karena makanan sudah terlanjur basi.
"Senang aja, nggak ada makanan yang kebuang. Soalnya makanan dibagikan pagi, sementara kami kerja semua dan anak di daycare. Pulang sore, makanan sayurnya sudah basi," kata Alfia melalui pesan singkat, Kamis (11/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alfia mengatakan, anaknya beberapa kali menerima menu seperti tumis kol, kecambah, telur asin, hingga roti olahan yang menurutnya kurang disukai dan kurang bisa dimakan anak-anak.
"Kalau ayam goreng masih mau. Tapi sayur sering sudah dingin atau basi. Telur asin juga sering, dan asinnya banget. Akhirnya banyak yang kebuang," ujarnya.
"Terus anak doyan sih, cuma bosan, jadinya nggak doyan. Keluhannya ya itu menunya kurang untuk anak jadi dihentikan aja, mending mentahannya, per hari kan katanya Rp 15 ribu," lanjutnya.
Namun jika program MBG tak bisa dihentikan, ia menyarankan agar program itu dievaluasi besar-besaran sebelum nanti dimulai lagi.
"Tapi kalau programnya nggak dihentikan ya makanannya harusnya yang lebih sesuai untuk anak-anak dan benar-benar bergizi," imbuhnya.
Warga lainnya, Desi (29), mengaku juga mendapat informasi penghentian sementara MBG sejak pekan lalu. Dalam pemberitahuan yang diterimanya, operasional dihentikan karena masih menunggu proses administrasi pencairan dana.
"Katanya mulai tanggal 8 berhenti dulu karena masih menunggu proses administrasi pencairan dana. Belum ada kepastian sampai kapan," kata Desi saat dihubungi detikJateng.
"Adanya penghentian MBG ini aku biasa aja. Jujur aku malah keberatan (menerima MBG), karena walau aku di rumah tapi MBG buat ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak itu nggak pasti waktunya," lanjutnya.
Desi yang memiliki anak balita mengaku selama ini justru lebih sering tidak mengambil jatah MBG. Selain karena waktu distribusi yang tidak menentu, menu yang diberikan dinilai kurang cocok untuk anak usia dini.
"Kadang datangnya jam 09.00 WIB, jam 10.00 WIB, bahkan pernah jam 16.00 WIB sore. Kalau lagi ada kegiatan atau anak tidur ya susah ngambilnya," ujarnya.
Ia juga menyoroti menu yang menurutnya lebih cocok untuk orang dewasa dibanding balita, sehingga kadang MBG yang diterima justru dimakan orang tuanya.
"Sering dapat tumisan biasa, padahal anakku baru satu tahun. Kadang lauknya juga banyak tepungnya dan keras. Akhirnya orang tuanya yang makan atau malah dibuang," ungkapnya.
Namun, senada dengan Alfia, Desi berharap jika program MBG tetap dilanjutkan, pemerintah melakukan evaluasi agar menu disesuaikan dengan kelompok penerima manfaat.
"Kalau memang programnya tetap jalan, menunya harus disesuaikan sama penerimanya. Jangan sampai makanan akhirnya cuma dibuang percuma," pungkasnya.
Hal serupa juga dirasakan warga Kabupaten Semarang yang anaknya menjadi penerima MBG balita, Nikma (29). Ia mengetahui penghentian sementara program tersebut dari pesan yang beredar di grup kader Posyandu.
Dalam pesan itu disebutkan, operasional dapur SPPG dihentikan sementara karena dana bantuan pemerintah dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum turun. Ia pun memberikan catatan untuk perbaikan MBG di tengah pemberhentian operasional ini.
"Menurutku SPPG itu harus dipisah antara buat anak sekolah sama balita-bumil. Karena kalau buat balita menu itu harus lebih disesuaikan," kata Nikma melalui pesan singkat.
Nikma menilai, menu yang cocok untuk anak sekolah belum tentu sesuai untuk balita. Beberapa kali anaknya menerima lauk yang terlalu keras untuk dikonsumsi.
"Balita balita dapat balado ikan pindang, walaupun nggak pedas, tapi ikannya keras, kan malah dimakan ibunya. Pernah juga dapat ayam ungkep, anakku belum bisa makan kalau nggak lembut banget, jadi akhirnya saya yang makan," ujarnya.
Sejumlah SPPG Jateng Ditutup
Diberitakan sebelumnya, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang mengungkap beberapa SPPG di Jateng ditutup gegara instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tak memenuhi standar. Bahkan ada SPPG yang membuang limbah ke selokan.
Hal itu disampaikan Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito. Ia menyebut penghentian operasional sejumlah SPPG di Jateng diakibatkan IPAL yang tidak memenuhi standar.
"Kemarin ada pemberhentian sementara itu karena mereka IPAL-nya jelek," kata Bagus di KPPG Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (9/6/2026).
"Jadi, memang Kedeputian Tauwas (Pemantauan dan Pengawasan) perintah ke kami untuk mengecek kondisi SPPG, terutama yang IPAL-nya. Nah, itu didapati kondisi IPAL-nya itu tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BGN," lanjutnya.
Pihaknya mendapat perintah dari Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) untuk mengecek kondisi SPPG, terutama di IPAL. Kemudian ditemukan ada SPPG yang membuang limbah langsung ke selokan tanpa proses penyaringan yang memadai.
"Bahkan masih ada yang tidak ada saringannya juga, ada yang langsung dibuang ke selokan atau pembuangan setempat. Makanya dari Kedeputian Tauwas memberikan suspend terkait kondisi yang jelek itu," ucapnya.
"Seingat saya kurang lebih 7 harian (setop operasional) sampai mereka bisa memperbaiki IPAL-nya. (Diberhentikannya sudah sejak) Akhir bulan kemarin," imbuhnya.
Ia mengatakan temuan itu juga didapatkan dari laporan masyarakat. Menurutnya, ada beberapa warga yang melapor karena tercium bau tak sedap dari sekitar SPPG yang kini ditutup.
"IPAL sudah jadi syarat pembukaan SPPG. Cuma mungkin awal mereka bagus, tapi perawatannya ada yang kurang. Dari BGN dan tim kami juga ada pengecekan rutin, terutama bila ada laporan-laporan dari warga," ucapnya.
Diketahui, KPPG Semarang membawahi sekitar 2400-an SPPG di 20 kabupaten/kota di Jateng dengan hampir 2 juta penerima manfaat. Dia menjelaskan ada sekitar seratusan SPPG yang ditutup gegara IPAL.
"Iya (ada laporan warga), mungkin kan jelas yang namanya IPAL kan ada aroma yang tidak enak segala macamnya. Nah, itu mungkin efek dari perawatannya yang kurang," ujar dia.
"Kalau terkait IPAL nggak sampai kalau 300-an, 100." sambungnya.
Dana SPPG Tak Cair Bukan gegara Kepala BGN Diganti
Bagus mengakui saat ini ada sejumlah SPPG di Jateng yang ditutup sementara karena masih menunggu dana operasional cair. Namun, hal itu bukan berarti dana dihentikan, melainkan masih dalam proses.
"Sebenarnya bukan tidak cair ya, mungkin belum cair tetapi itu karena saat ini kan sedang ada ada penajaman Kemenkeu," ucapnya.
"Nah, mungkin masih dalam proses itu juga dan juga dari ini kan juga SPPG kan jumlahnya ribuan satu Indonesia. Jadi, kan masih dalam proses," lanjutnya.
Ia menegaskan dana operasional SPPG yang tidak cair itu tidak berkaitan dengan pergantian Kepala BGN. Menurutnya, hal itu lebih disebabkan oleh proses administrasi dan penyesuaian anggaran yang masih berjalan di pemerintah pusat.
"Nggak ada (kaitannya dengan pergantian kepala BGN). Cuma memang karena ini dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ini memang lagi program efisiensi kan seluruh kementerian lembaga di Indonesia. Dan salah satunya itu," tuturnya.
Ia menjelaskan, mekanisme pendanaan MBG kini menggunakan sistem top up berbasis virtual account (VA). Ketika saldo operasional SPPG mulai menipis, pengelola mengajukan permohonan penambahan dana yang kemudian diproses oleh pusat.
"Sekarang sistem modelnya top up. Jadi based system. Jadi kalau sudah ada yang mengatur dari pusat itu nanti dari tim PPG-nya akan mengecek berapa yang sudah mulai habis dan itu akan langsung di-auto top up sama PPG-nya," jelasnya.
"(Nominal) Sekali pencairan itu kurang lebih Rp 500 juta untuk dua periode, berarti 2 bulan. Itu sudah mencakup semua untuk belanja bahan baku, insentif mitranya," lanjutnya.
Simak Video "Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur"
[Gambas:Video 20detik]
(apl/dil)
