Ketua tim riset penelitian mikroplastik Pusat Studi Pesisir dan Kelautan (PSPK) UB Prof Andi Kurniawan mendesak pemerintah agar meningkatkan pola mitigasi meminimalkan keberadaan mikroplastik. Partikel mikroplastik itu telah masuk ke rantai makanan.
"Pemerintah perlu meningkatkan mitigasi mikroplastik, karena partikel ini sudah masuk ke rantai makanan dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat," ujar Prof Andi, Kamis (5/2/2026).
Menurut Prof Andi, dari penelitian-penelitian yang dilakukan di Sungai Metro dan DAS Brantas terlihat bahwa pencemaran plastik telah menjadi masalah serius yang merambah ekosistem air tawar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak hanya penelitian hari ini, kami juga telah mengidentifikasi keberadaan mikroplastik hampir di semua ekosistem perairan yang menjadi objek utama penelitian yang mengindikasikan mikroplastik menjadi emerging pollutant," jelasnya.
Prof Andi mengungkapkan riset ini kemudian diperluas ke berbagai lokasi strategis yang merepresentasikan aliran sungai dari hulu hingga pesisir. Kajian dilakukan di mata air Brantas sebagai bagian hulu, berlanjut ke sejumlah titik di bagian tengah hingga mencapai muara Brantas dan mencakup perairan pesisir Pulau Lusi dan Sendang Biru.
Dia mengatakan, besaran mikroplastik yang ditemukan bervariasi di sejumlah titik tergantung lokasi dan juga tergantung dari waktu. Rata-rata mikroplastik di layaran sungai itu 2 hingga 8 partikel per liter. Dan semakin ke arah pantai, kandungan mikroplastiknya semakin tinggi.
"Jumlah tertinggi yang kami temukan dalam studi kami, itu sampai 40 partikel per liter di daerah pesisir, di daerah pantai," tegasnya.
Lokasi-lokasi itu, lanjut Prof Andi, hanyalah contoh dari banyak titik penelitian yang telah dilakukan. Namun sejumlah lokasi itu menurutnya sudah cukup untuk menunjukkan fakta penting bahwa mikroplastik telah tersebar di seluruh rantai ekosistem perairan.
"Dari sumber mata air hingga laut, sehingga urgensi mitigasi dari pemerintah menjadi semakin mendesak," bebernya.
 Ketua tim riset penelitian mikroplastik Pusat Studi Pesisir dan Kelautan (PSPK) UB Prof Andi Kurniawan. (Foto: Istimewa) |
Prof Andi menambahkan jika tanpa standar baku mutu, pencemaran mikroplastik akan sulit dikendalikan. Sehingga upaya pertama yang perlu dilakukan adalah menguatkan langkah perlindungan terhadap konsumen.
"Yang pasti melakukan perlindungan konsumen, misalnya mengecek standar botol air kemasan atau air yang dikonsumsi masyarakat. Itu perlu recheck, sehingga meminimalkan keberadaan mikroplastik," kata Prof Andi.
Kemudian, kata Prof Andi, upaya lainnya adalah mengawasi dan memastikan berjalannya pengawasan kelestarian lingkungan dari potensi masuknya bahan tercemar, seperti pada aliran sungai.
"Oleh karena itu, regulasi yang harus diusung, melengkapi regulasi perlindungan air dan lingkungan yang sudah ada, termasuk menata regulasi untuk melindungi hewan ataupun manusia," sambungnya.
Dia menambahkan, pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan diminta menstimulus pendekatan penelitian yang lebih mengarah ke mikroplastik dan kesehatan, sekalipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum memutuskan baku mutu.
Langkah ini dia sebut menjadi peringatan dini, sebab tim peneliti UB telah menemukan bahwa sejak sumber mata air hingga sampai ke pantai ditemukan keberadaan mikroplastik.
Melalui penelitian ini, Pusat Studi Pesisir dan Kelautan (PSPK) Universitas Brawijaya memperkuat posisinya sebagai pusat riset mikroplastik di Indonesia. Prof Andi juga menekankan integrasi riset dengan bidang keahliannya, yakni ekologi mikroba, khususnya biofilm.
Dia jelaskan bahwa biofilm terbukti berperan sebagai biosorben alami yang mampu mengikat dan menyerap mikroplastik. Potensi ini membuka peluang pengembangan teknologi eko-akuatik untuk mitigasi pencemaran sungai dan pesisir.
Dengan temuan ini, PSPK UB menegaskan komitmen untuk memperkuat riset mikroplastik sebagai bagian agenda global keamanan air. Dia berharap Indonesia dapat menjadi rujukan internasional dalam mitigasi pencemaran mikroplastik.
(dnp/dpe)
