Pemprov Jatim mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Bencana. Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menegaskan komitmennya untuk membangun sistem kebencanaan yang lebih siap, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga.
"Perda ini memayungi keterlibatan semua pihak yang memang bersentuhan dengan urusan bencana. Sistem kebencanaan Jawa Timur sudah cukup baik dengan selalu mengadopsi regulasi yang ada di pusat dan paradigma yang berkembang," kata Adhy di Surabaya, Rabu (27/5/2026).
Adhy menyebut Perda ini dirancang guna memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perda ini menunjukkan adanya inklusivitas, keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan bencana, memperhatikan disabilitas, gender, kelompok rentan dan lainnya," jelasnya.
Perda baru ini, kata Adhy, menggantikan regulasi sebelumnya (Perda Nomor 3 Tahun 2010) dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh.
"Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, Pemprov Jatim mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat," ungkapnya.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menilai mitigasi bencana sebaiknya dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
"Mitigasi berupa tanda-tanda dari alam itu diperhatikan. Mengapa binatang liar tiba-tiba keluar ke permukiman atau berbagai jenis burung tiba-tiba terbang," ucapnya.
Menurut Untari, kearifan lokal Jatim sangat luar biasa untuk meminimalisir bencana. Bahkan, ilmu peninggalan dari nenek moyang ini di masa mendatang dapat dijadikan referensi dalam penanggulangan bencana.
"Upaya ini dilakukan mengingat Jawa Timur merupakan wilayah dengan risiko tinggi karena rawan gempa, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, hingga erupsi gunung api," jelas Untari.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyebut penanggulangan bencana perlu dilihat pada perubahan paradigmanya dan bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Langkah ini dapat mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur.
"Salah satu penguatan utama dalam Perda ini adalah penegasan sistem penanggulangan bencana berbasis kolaborasi multi-pihak. Pemerintah daerah tidak hanya bekerja sendiri, melainkan memperkuat sinergi dengan relawan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan media," jelasnya.
Hal ini dilakukan tidak hanya dikarenakan bencana adalah urusan semua orang karena dampaknya dapat memengaruhi siapa saja, lintas batas wilayah, dan lintas sektor, serta bersifat multidisiplin, sehingga membutuhkan gotong royong dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Selain itu, Perda ini menandai pergeseran pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Setiap kegiatan pembangunan berisiko tinggi kini wajib menyertakan analisis risiko bencana, sehingga potensi bahaya dapat dikelola sejak tahap perencanaan.
Upaya mitigasi risiko bencana juga ikut diperkuat melalui berbagai langkah konkret, seperti pemetaan wilayah rawan bencana, edukasi dan simulasi evakuasi, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta integrasi isu kebencanaan ke dalam rencana pembangunan daerah.
Secara sistem, Raditya menilai Perda ini juga memperkuat tiga tahapan utama penanggulangan bencana. Pada tahap prabencana, fokus diarahkan pada kesiapsiagaan, edukasi, dan sistem peringatan dini. Saat tanggap darurat, langkah-langkah evakuasi, penyelamatan, layanan kesehatan, dan pengelolaan pengungsian dipastikan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Sementara pada tahap pascabencana, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi prioritas agar warga dapat segera bangkit.
"Perda ini juga memperjelas mekanisme penetapan status darurat bencana, mulai dari siaga darurat hingga masa transisi pemulihan. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat mempercepat penggunaan anggaran, mobilisasi logistik, dan pengerahan personel secara lebih fleksibel saat situasi mendesak," jelasnya.
"Pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu pilar utama. Pemprov Jatim mendorong pengembangan Desa Tangguh Bencana, Pesantren Tangguh Bencana, hingga Keluarga Tangguh Bencana sebagai fondasi kesiapsiagaan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat," tambahnya.
Upaya ini juga turut didukung oleh Program SIAP SIAGA, Kemitraan Pemerintah Indonesia-Australia untuk Manajemen Risiko Bencana, termasuk dalam berbagai upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat kapasitas daerah dan memperluas praktik baik dalam manajemen risiko bencana.
Perwakilan Pemerintah Australia, Catherine Meehan, menyampaikan perda ini tidak hanya memperbarui aspek regulasi, tetapi juga menegaskan pentingnya kolaborasi pentahelix yang merupakan fondasi utama dalam pengurangan risiko bencana.
"Kami sangat mengapresiasi dengan adanya prinsip inklusif dalam peraturan ini. Khususnya perlindungan anak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan anak-anak," ucapnya.
Ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun yang jadi tertinggal dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Dengan berbagai penguatan tersebut, Perda Nomor 1 Tahun 2026 tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi menjadi panduan operasional untuk membangun sistem yang lebih sigap dan responsif dalam melindungi masyarakat.
"Melalui perubahan perda di tingkat provinsi otomatis akan mendorong perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jatim sesuai Permendagri 18/2025," ujar Mambaus Suud, Program Partnership Implementation Manager SIAP SIAGA Provinsi Jatim.
(auh/abq)
