Sebanyak 7 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Nganjuk terpaksa berhenti beroperasi karena anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka masih menunggu pencairan dana itu.
Koordinator Satuan Tugas (Satgas) MBG Pemkab Nganjuk, Judy Ernanto menjelaskan, hingga hari ini, Kamis (11/6/2026), ada 7 SPPG yang tidak bisa menyalurkan menu makanan bergizi gratis (MBG) ke penerima manfaat.
"Di Kabupaten Nganjuk per hari ini, memang ada 7 dapur (SPPG) yang melaporkan tidak beroperasi, karena virtual account-nya belum tertransfer. Tapi jumlah ini sewaktu-waktu bisa berubah, tergantung BGN," ungkap Judy dikonfirmasi detikJatim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Judy mengatakan, keterlambatan transfer oleh BGN ke SPPG ini merupakan hal wajar, mengingat pasti adanya kendala dalam berbagai program yang dijalankan pemerintah.
Judy menyampaikan bahwa kendala serupa sudah pernah terjadi, sebelum adanya pergantian jajaran pimpinan BGN pada beberapa waktu lalu.
"Sebenarnya hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya," sebut Judy.
Di sisi lain, Judy membeberkan bahwa hingga saat ini ada 122 SPPG yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Dan belum ada laporan titik baru SPPG. Karena penambahan itu, sepenuhnya menjadi kewenangan BGN.
"Jadi 122 itu yang kemarin existing. Nah, sekarang dengan adanya 7 yang libur itu ya berkurang, jadi 115-an lah," tambahnya.
Judy memastikan, monitoring juga terus dilakukan terhadap SPPG, untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik.
(auh/dpe)
