Ratusan mahasiswa di Kota Malang menggelar demo menolak program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Senin (15/6) sore. Aksi mahasiswa dipusatkan depan Gedung DPRD Kota Malang.
Mahasiswa tergabung dalam berbagai elemen kompak mengenakan dresscode warna hitam. Mereka sebelumnya menggelar longmarch menuju bundara Balai Kota Malang.
Sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sorotan utama mahasiswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritikan itu juga disuarakan mahasiswa melalui spanduk dan poster. Di antaranya bertuliskan MBG Maling Berkedok Gizi, Tolak MBG, FIB Melawan, Indonesia Darurat, hingga Indonesia Gawat NKRI.
Setiba depan gedung DPRD Kota Malang mahasiswa menggelar mimbar bebas untuk menyampaikan aspirasinya. "Tolak MBG, Tolak Koperasi Desa Merah Putih, Tolak Program yang Tidak Jelas!," teriak mahasiswa dalam orasinya.
Mahasiswa menilai sejumlah program prioritas pemerintah belum memiliki kejelasan, dan justru dinilai menghambur-hamburkan APBN. Mereka juga mempertanyakan penggunaan anggaran negara yang dinilai sangat besar untuk menjalankan program-program tersebut.
Mahasiswa juga menyoroti sumber dana negara yang berasal dari pajak dan kerja masyarakat. "APBN ini uang rakyat, keringat petani, keringat buruh, keringat rakyat kecil," ucap orator dari atas mobil komando.
Massa secara bergantian menyampaikan orasi, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan mengangkat poster-poster kritik ke arah gedung megah DPRD. Beberapa kali terdengar yel-yel bernada kritik kepada pemerintah yang diteriakkan secara bersama-sama oleh peserta aksi.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat pengawasan publik.
Mereka mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan program-program prioritas yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Sebanyak 235 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang.
Personel yang diterjunkan berasal dari berbagai unsur, mulai dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga petugas pemadam kebakaran (Damkar).
(auh/abq)
