Paguyuban Kepala Desa (Kades) Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang pelesir ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim menuai respons beragam dari masyarakat. Sebagian merasa miris, sebagian lainnya memaklumi senyampang tidak menggunakan APBDes.
"Miris, di tengah keprihatinan masyarakat memperjuangkan ekonominya masing-masing, kita malah disuguhkan sebuah ironi dari para pemimpin yang paling dekat dengan 'urat nadi' masyarakat desa," kata Faisal Utomo (36), warga Desa Brangkal, Bandar Kedungmulyo kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Faisal mempertanyakan pelajaran yang bisa dibawa pulang para kades dari tamasya ke IKN untuk masyarakat desa masing-masing. Ia berharap para kades tidak membuang-buang uang dan tenaga di tengah masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) di desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sayang uangnya, PR masih banyak di desa, energinya jangan dibuang-buang untuk hal-hal yang tidak substansial dan terkesan pemborosan di tengah penghematan," cetusnya.
Namun, Faisal meyakini 11 kades anggota Paguyuban Kades Kecamatan Bandar Kedungmulyo tidak menggunakan APBDes untuk pelesir ke IKN. "Saya tetap merasa itu duit mereka sendiri," ujarnya.
Lain halnya dengan As'ad Choiruddin, warga Desa Barongsawahan, Bandar Kedungmulyo. As'ad bisa memaklumi para kades pelesiran ke IKN karena memakai kas Paguyuban Kades Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan uang pribadi masing-masing kades.
"Setelah saya ketemu beberapa kades di Bandar Kedungmulyo, termasuk kades saya sendiri, ternyata itu memakai uang pribadi mereka. Jadi, pelesiran itu memakai uang pribadi mereka dan kas paguyuban kepala desa," terangnya.
Terkait perlu atau tidak audit terhadap pelesiran 11 kades ke IKN, As'ad berpendapat itu menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Jombang.
"Kalau itu menjadi kewenangan Inspektorat, perlu atau tidak (audit), itu menjadi kewenangan Inspektorat. Bagi saya, itu tidak menjadi soal. Karena keterangan yang saya terima, itu bersumber dari uang kas pribadi masing-masing kades," jelasnya.
Ketua Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim menilai, 11 kades Kecamatan Bandar Kedungmulyo pelesir ke IKN sebagai aksi yang tidak pantas. Karena menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit.
Joko pun mendesak Inspektorat Kabupaten Jombang melakukan audit terhadap pelesiran tersebut. "Iya, audit itu. Uang untuk membayar kas itu diambilkan dari mana uangnya, tidak ada cerita kades itu nombok. Ini kan perlu diperiksa yang dulu-dulu penegak hukum harusnya memantau atau pun Inspektorat," tegasnya.
Di sisi lain, Inspektur Kabupaten Jombang, Abdul Madjid Nindyagung belum bersedia berkomentar terkait Paguyuban Kades Kecamatan Bandar Kedungmulyo yang pelesir ke IKN. Sebab pihak harus lebih dulu mengkaji regulasi terkait kegiatan tersebut.
"Nanti dikaji dulu, saya belum berani menjawab karena perlu dikaji dulu aturannya. Jangan dulu, saya endak berani komentar," tandasnya.
Sebelumnya, 11 kades yang tergabung dalam Paguyuban Kades Kecamatan Bandar Kedungmulyo pelesir ke IKN pada pada Selasa (9/6). Selama 2 hari, mereka mengunjungi semua spot menarik di IKN.
IKN dipilih menjadi jujukan wisata para kades di Kecamatan Bandar Kedungmulyo karena mereka penasaran akan keindahaannya. Selain itu, pelesir ke IKN sebagai kenang-kenangan bersama selama menjabat kepala desa.
Pelesiran ini menghabiskan biaya sekitar Rp 100 juta. Sumbernya dari uang kas Paguyuban Kades Kecamatan Bandar. Kekurangannya ditutup dengan uang pribadi para kades.
(auh/hil)
