Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jawa Timur memastikan gerakan demonstrasi mahasiswa di Jatim murni karena keresahan akan kondisi Indonesia saat ini. Ia menegaskan, tidak ada imbalan apapun untuk mahasiswa.
"Kita bisa pastikan 95 persen mahasiswa hari ini yang bersuara murni dari keresahan hati dan nurani teman-teman," kata Ketua DPD GMNI Jatim, Hendra Prayogi dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Jaga Persatuan Nasional, Lawan Tindakan Provokatif' yang digelar Cipayung Plus di Surabaya, Rabu (24/6/2026).
Hendra menyayangkan pernyataan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (FH UBK), Muhammad Abdimaludin atau Abdi, terkait pengakuannya menerima uang Rp 20 Juta dari aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menganggap itu sangat mencederai gerakan teman mahasiswa apalagi viral soal tagline mahasewa. Kami ingin menyampaikan bahwa tidak semua mahasiswa seperti itu. Tidak semua bisa dibayar, itu bagian dari oknum-oknum tertentu yang kemudian dikondisikan dan sebagainya," terang Hendra.
Menurutnya, mayoritas mahasiswa yang menyuarakan aspirasi di Jawa Timur bergerak atas dasar kegelisahan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.
"Gerakan mahasiswa di Jawa Timur murni ingin menyuarakan, ingin memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih baik," tegasnya.
Diketahui, organisasi Cipayung Plus Jawa Timur berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, yakni Hendra Prayogi (Ketua DPD GMNI Jawa Timur), M. Yusfan Firdaus (Ketua Badko HMI Jawa Timur), Devi Kurniawan (Ketua DPD IMM Jawa Timur), Olimpius Kurniawan (Komisaris Daerah III PMKRI), Blaise (Korwil V PP GMKI), Kadek Aldy Kusuma (Ketua PD KMHDI Jawa Timur), Rijal Helmy Saiful Islam (Ketua PW KAMMI Jawa Timur), serta Navela Noble Amrullah (Ketua PW SEMMI Jawa Timur).
Dalam forum tersebut, mahasiswa menekankan bahwa kritik terhadap program pemerintah harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan kebijakan dan bukan menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat.
Berikut 8 pernyataan sikap Cipayung Plus Jawa Timur:
1. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjaga persatuan nasional, memperkuat semangat kebangsaan, serta menolak segala bentuk provokasi, disinformasi, dan tindakan yang berpotensi memecah belah bangsa.
2. Evaluasi Menyeluruh Program Prioritas Nasional
Meminta Pemerintah Republik Indonesia melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh program prioritas nasional agar pelaksanaannya tepat sasaran, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG, terutama terkait efektivitas distribusi, kualitas pelayanan, tata kelola anggaran, dampak terhadap peningkatan gizi masyarakat, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam rantai pasok program.
4. Evaluasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Meminta evaluasi menyeluruh terhadap implementasi KDKMP agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, bukan sekadar program administratif.
5. Menempatkan Kesejahteraan Rakyat sebagai Orientasi Utama
Menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan nasional.
6. Mendukung Penegakan Amanat Pasal 33 UUD 1945
Mendukung pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis nasional dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Memperkuat Kedaulatan Ekonomi Nasional
Mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat melalui penguatan UMKM, koperasi, industri nasional, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
8. Mengawal Pemerintahan Secara Kritis dan Konstruktif
Cipayung Plus Jawa Timur menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, independen, dan konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
(auh/abq)
