Mantan Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, hadir dalam Dialog Publik memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Graha Mina Samudra, Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu (24/6/2026) malam. Namun, acara kebangsaan bertema "Pancasila Menjaga Arah Indonesia" yang mempertemukan ratusan aktivis mahasiswa ini sempat diwarnai isu miring terkait rencana pembubaran paksa oleh oknum tertentu.
Forum yang berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 22.00 WIB ini merupakan kolaborasi dari PAC GP Ansor Wonoasih, PC PMII Probolinggo, dan DPC GMNI Probolinggo. Acara ini juga diikuti oleh peserta Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PMII yang tengah menjalani proses kaderisasi.
Selain Tiyo, dialog publik yang dipandu oleh Wakil Ketua IX PC GP Ansor Kota Probolinggo, Dr Zainullah, ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah. Di antaranya Presiden LSM LIRA Indonesia Samsuddin, mantan Ketua Badko HMI Jawa Timur 2013-2016 Khairul Anam, serta Ketua Bidang Akademik PAC GP Ansor Wonoasih Muh Rayhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soroti Isu Pembubaran dan Premanisme
Di tengah jalannya diskusi, mencuat sorotan tajam dari para narasumber mengenai adanya kabar intervensi dan ancaman pembubaran acara oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas). Salah satu narasumber menegaskan bahwa kegiatan ini digelar murni sebagai respons intelektual atas dinamika kebangsaan yang sedang terjadi.
"Kegiatan ini bukan dilakukan tanpa alasan. Kegiatan ini merupakan respons terhadap isu nasional yang saat ini berkembang di tengah masyarakat," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa ruang penyampaian gagasan bagi mahasiswa dan generasi muda tidak boleh diintervensi demi menjaga situasi daerah tetap kondusif.
"Mengapa teman-teman turun ke lapangan hari ini? Karena kami ingin menjaga agar kondisi di Kota Probolinggo tetap kondusif. Tidak boleh ada intervensi terhadap anak bangsa yang ingin menyampaikan gagasan dan pemikirannya," katanya.
Pihaknya pun mengingatkan aparat kepolisian agar tidak membiarkan tindakan intimidasi sepihak di ruang demokrasi, karena hal tersebut murni melanggar hukum.
"Ketika ada kegiatan seperti ini, lalu ada oknum yang ingin membubarkan tanpa melalui mekanisme yang benar, tanpa surat pemberitahuan atau prosedur yang sah, maka hal tersebut dapat mengarah pada tindakan premanisme. Karena itu harus diantisipasi," tegasnya.
"Kalau memang ada perbedaan pendapat atau tidak ada kesamaan pandangan, jangan dilawan dengan arogansi ataupun tindakan premanisme. Lawan dengan gagasan dan argumentasi. Gunakan kemampuan intelektual," lanjutnya menambahkan bahwa undang-undang telah menjamin kebebasan berpendapat.
Presiden LIRA Pasang Badan
Kecaman terhadap isu pembubaran ini juga disuarakan dengan lantang oleh Presiden LSM LIRA Indonesia, Samsuddin. Ia meminta agar hak-hak konstitusional mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi dilindungi secara penuh.
"Saya mendengar kegiatan ini akan dibubarkan oleh oknum ormas, bahkan ada yang mengatakan oleh oknum anggota. Kalau ada orang yang mau membubarkan acara diskusi publik seperti ini, selama tidak rusuh, seharusnya difasilitasi. Ini negara demokrasi. Kalau diskusi adik-adik mahasiswa dibubarkan, lalu demokrasi itu berpihak kepada siapa?" cetus Samsuddin berang.
Samsuddin menggarisbawahi bahwa perbedaan ideologi atau pemikiran di era keterbukaan ini wajib diselesaikan melalui ruang debat, bukan tekanan fisik.
"Tidak boleh ada gerakan premanisme seperti itu. Perbedaan pendapat harus dijawab dengan diskusi, bukan intimidasi," tegasnya.
Selain membahas ruang demokrasi, dalam sesi tersebut Samsuddin juga sempat menyentil pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah agar diawasi secara ketat agar tidak memicu penyimpangan anggaran di lapangan.
Kritik Kritis Tiyo Ardianto Soal Pancasila dan Kebijakan Nasional
Sementara itu, mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, sukses menyita perhatian peserta saat membedah Pancasila dari sila pertama hingga kelima secara kontekstual. Menurutnya, generasi muda hari ini memiliki tanggung jawab moral untuk membaca ulang esensi dasar negara di tengah carut-marut kondisi sosial-politik Indonesia saat ini.
"Saya sering bertanya, kenapa kata keadilan disebutkan berulang dalam nilai-nilai Pancasila? Apakah para pendiri bangsa melihat bahwa keadilan akan selalu menjadi pekerjaan rumah bangsa ini? Lalu, mengapa persatuan Indonesia harus dimasukkan secara eksplisit? Jangan-jangan para founding fathers sudah membaca bahwa Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan," papar Tiyo secara reflektif.
Tidak hanya mengulas teori sejarah, Tiyo melayangkan nalar kritis terhadap kebijakan nasional, termasuk evaluasi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan uang rakyat. Ia ingatkan jika penguasa menutup telinga dari evaluasi publik, gerakan mahasiswa di berbagai daerah diprediksi akan semakin masif dalam beberapa bulan ke depan.
Kiprah intelektual Tiyo di atas panggung dialog juga mendapat apresiasi dari mantan Ketua Badko HMI Jatim, Khairul Anam, yang juga mengulas konsep Trisila Soekarno dalam forum tersebut.
"Tidak banyak anak muda seusia 23 tahun yang mampu berada di panggung nasional dan menjadi bagian dari diskursus kebangsaan. Ini tentu patut diapresiasi," puji Khairul Anam.
Meski sempat dibayangi kabar pembubaran sebelum acara dimulai, seluruh rangkaian dialog publik ini berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif hingga akhir. Usai penutupan formal, Tiyo Ardianto bahkan terpantau masih melanjutkan diskusi santai bersama sejumlah aliansi BEM di luar gedung.
(abq/dpe)
