Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Mahasiswa menyerukan aspirasi tentang program nasional pemerintah yang dinilai tidak perpihak kepada masyarakat.
Pantauan detikJatim, mahasiswa menggelar long march dari Simpang Empat Kanigoro menuju DPRD Kabupaten Blitar. Sejumlah poster berisi sejumlah tuntutan dibawa oleh para mahasiswa.
Perwakilan mahasiswa turut berorasi secara bergantian. Tuntutan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Blitar tentang program strategis nasional yang dianggap perlu dievaluasi secara besar-besaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suasana unjuk rasa sempat memanas setelah mahasiswa membakar ban di depan gerbang masuk DPRD Kabupaten Blitar. Seorang mahasiswa sempat ditarik aparat kepolisian akibat berebut APAR (alat pemadam api ringan).
Mahasiswa itu akhirnya berhasil kembali ke barisan unjuk rasa usai perwakilan mahasiswa meminta agar aparat kepolisian tidak melakukan pengamanan.
"Iya tadi saya sempat ditarik ke dalam, di situ saya sempat dipiting. Terus mereka bilang juga kami bermain peran saja. Loh, di situ saya bingung, karena kami mahasiswa bergerak murni untuk aspirasi masyarakat!" Kata Wisnu Eka, mahasiswa yang sempat dibawa polisi saat unjuk rasa, Kamis (25/6/2026).
Wisnu menegaskan mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi tentang kondisi negara saat ini. Mereka bergerak mewakili masyarakat yang merasakan dampak langsung dari program strategis nasional.
"Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi saja. Tidak ada ancamanl, tapi hanya kena fisik. Sebenarnya kami lakukan aksi damai dengan bakar ban sebagai simbol api semangat kami, tapi dicoba dipadamkan makanya tadi sempat saya rebut," terangnya.
Kapolres Blitar, AKBP Rivanda menyebut pihaknya tidak melakukan penangkapan maupun pengamanan mahasiswa. Menurutnya, anggota polisi hanya meminggirkan mahasiswa agar tidak terkena api dari pembakaran ban.
"Bukan ditangkap, dipinggirkan jangan sampai yang bersangkutan kena api itu. Tadi itu kami bantu, kami kasih minum dan pinggirkan sambil menunggu pemadaman api dari ban tadi. Tidak sampai masuk, hanya dekat pagar saja," jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriyadi mengaku menerima aspirasi dari mahasiswa. Meskipun DPRD tidak memiliki kewenangan secara langsung terhadap tuntutan program strategis nasional.
"Meskipun ini bukan kewenangan kami tapi kami tetap akan fasilitasi dengan menerima aspirasi mahasiswa ini. Tuntutannya berupa program strategis nasional yang dirasa kurang dan perlu dievaluasi," terangnya.
Supriyadi menerangkan pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung terhadap program nasional. Menurutnya, sejauh ini program nasional di wilayah Kabupaten Blitar berjalan sesuai dengan prosedur.
"Sejauh ini pengawasan kami belum ada gejolak tentang program nasional ini di Kabupaten Blitar. Tapi tentunya kami ini sebagai perwakilan rakyat siap menerima aspirasi dan siap kalau ada aksi kembali," tandasnya.
(auh/dpe)
