Ratusan massa aksi yang tergabung dalam gerakan 'Warga Surabaya Turun ke Jalan #IndonesiaSekarat' menggeruduk depan Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/6/2026) sore. Dalam aksi tersebut, massa membawa 11 tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat.
Massa aksi yang terdiri dari gabungan kelompok mahasiswa, buruh, masyarakat, hingga kelompok pengangguran ini tiba di Jalan Gubernur Suryo sekitar pukul 16.20 WIB.
Mereka berkumpul menutup separuh jalan hingga membentangkan banner dengan gambar kartun Presiden Prabowo Subianto bertuliskan 'Prabowo Kowarso-kowarso', 'gendarseng', 'lemes', 'longor' di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada pula massa yang membentangkan kertas bertuliskan 'klakson kalau capek jadi WNI' yang disambut riuh klakson para pengendara.
Jubir Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma menegaskan bahwa aksi ini digelar sebagai kelanjutan dari perlawanan warga Surabaya atas situasi nasional yang semakin mencekik masyarakat kecil di akar rumput.
 Demo di Grahadi serukan 'klakson kalau capek jadi WNI' ke pengendara yang melintas. Banyak yang membunyikan klakson. (Foto: Deny Prastyo Utomo/detikJatim) |
"Hari ini adalah perpanjangan atau nafas dari perlawanan Kota Surabaya. Seperti yang kita lihat per hari ini apa-apa mahal, bahan pokok juga naik, itu juga dikeluhkan oleh saya selaku pengusaha UMKM," kata Septia kepada wartawan di depan Grahadi, Jumat (26/6/2026).
"Kemudian untuk bentuk aksi yang saat ini digelar, kami ingin untuk terus-menerus memperpanjang nafas perlawanan yang ada di Kota Surabaya. Dengan beberapa tuntutan. Salah satunya yang paling krusial adalah turunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok," tambah Septia.
Gugat Janji Wapres Gibran Soal Lapangan Kerja
Selain masalah harga pangan, 11 tuntutan yang dibawa hari ini juga menyuarakan jeritan kelompok pengangguran yang menuntut realisasi janji kampanye Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan.
"Bahkan ada kelompok pengangguran yang saat sekarang itu turun juga untuk menuntut lapangan pekerjaan yang dijanji-janjikan oleh Pak Wakil Presiden Gibran," ujarnya.
Mengenai sindiran 'lemes, longor' yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto di JPO, Septia menjelaskan kata tersebut dipilih karena pemerintah dinilai lemas dan selalu memakai kebijakan yang tidak pernah menyentuh akar rumput. Di sisi lain, alat negaranya dinilai selalu represif ke masyarakat sipil, tetapi ke atas selalu 'siap, pak, laksanakan'. Pemerintah juga dianggap tidak pernah mengevaluasi diri bagaimana kebijakan soal MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan.
"Karena yang kita pahami adalah seharusnya soal pendidikan, soal fasilitas umum itu jauh lebih penting. Pun sekarang dolar juga melemah. Seharusnya itu yang difokuskan oleh pemerintah tetapi mereka malah fokus pada kebijakan-kebijakan yang lemas longor. Begitu dan kita pakai bahasa ini karena ini dianggap lebih melokal, lebih dekat dengan warga Surabaya dan lebih bisa terus-menerus untuk diingat bahwa pemerintah kita itu per hari ini cuman bisa lemes dan longor," jelas Septia panjang lebar.
Berikut daftar 11 tuntutan yang dibawa dalam aksi #IndonesiaSekarat di depan Grahadi Surabaya.
- Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM.
- Hentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Cabut UU Polri dan UU TNI.
- Ciptakan Lapangan Kerja yang Layak.
- Bubarkan Komando Teritorial dan Hentikan Keterlibatan TNI dalam Ranah Sipil.
- Hentikan Reklamasi Surabaya Waterfront Land.
- Bebaskan Seluruh Tahanan Politik dan Pulihkan Nama Baik Tahanan Politik.
- Prioritaskan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan.
- Ciptakan dan Perbanyak Transportasi Umum yang Layak, Inklusif, dan Gratis.
- Bubarkan Parlemen dan Bangun Kuasa Rakyat.
- Akhiri Kepemilikan Pribadi Atas Alat-alat Produksi.
(irb/dpe)
