BPBD Ponorogo mulai memetakan sekaligus memantau wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menjelang puncak musim kemarau 2026. Sedikitnya 5 kecamatan masuk dalam kategori rawan kekeringan meski dampaknya diperkirakan tak separah 2 tahun lalu.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetyo mengatakan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus. Karena itu, petugas rutin mengecek kondisi sumber-sumber air di daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.
"Jika nanti ada wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai kondisi di lapangan," ujar Agung kepada detikJatim, Kamis (2/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Agung, BPBD telah memetakan wilayah rawan berdasarkan catatan kejadian kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu daerah yang masih menjadi perhatian adalah Kecamatan Pulung, khususnya Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo.
Meski demikian, ia optimistis dampak kemarau tahun ini tidak akan sebesar 2024. Pasalnya, sejumlah desa yang sebelumnya rutin mengandalkan bantuan dropping air kini telah memiliki sumur dalam sebagai sumber air alternatif.
"Pada 2024 ada 5 kecamatan terdampak kekeringan. Tahun 2025 nihil karena tergolong kemarau basah," jelasnya.
Agung mengungkapkan, Desa Karangpatihan di Kecamatan Pulung, serta Desa Duri dan Desa Wates di Kecamatan Slahung sudah tidak lagi mengajukan permohonan bantuan air bersih sejak tahun lalu.
Menurutnya, keberadaan sumur dalam mampu menjaga pasokan air bagi warga saat musim kemarau sehingga kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi tanpa harus menunggu distribusi air dari BPBD.
"Kebutuhan warga sudah sepenuhnya dipenuhi sumur yang dibangun tahun lalu," pungkasnya.
BPBD memastikan pemantauan akan terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung. Jika debit sumber air mulai menurun dan warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih, BPBD akan segera menyiapkan langkah penanganan, termasuk distribusi air ke daerah terdampak.
(irb/dpe)
