Warga Geruduk Kalurahan di Bantul Pertanyakan Anggaran Jumbo Proyek Lumbung

Bantul -

Sejumlah warga mendatangi kantor Kalurahan Wukirsari, Imogiri, Bantul guna mempertanyakan rencana anggaran biaya (RAB) Lumbung Mataraman. Warga menduga ada ketidaksesuaian harga dalam pembangunan proyek tersebut.

Koordinator aksi, Agung Trisnawanto, mengatakan kedatangan warga untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang kecewa dengan keberadaan pendopo di Lumbung Mataraman. Pasalnya, masyarakat mengira pendopo itu berukuran besar dan representatif.

"Masyarakat kecewa karena keinginan masyarakat dibuat pendopo yang besar dan nantinya bisa untuk pertemuan serta hajatan. Tapi setelah dilihat gentingnya bekas, rumahnya juga bekas. Akhirnya banyak masyarakat yang bertanya dan melalui kami menanyakan kepada Pak Lurah," katanya kepada wartawan di Wukirsari, Bantul, Senin (5/1/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlebih, dari RAB yang diterimanya ternyata pembangunan Lumbung Mataraman memakan anggaran Rp 600 juta. Dalam RAB itu, pembangunan pendopo memakan anggaran Rp 265 juta.

Warga yang heran kemudian menyewa tim audit independen untuk menghitung, hasilnya total pembangunan Lumbung Marataman dinilai hanya memakan Rp 365 juta dengan biaya pembuatan pendopo Rp 40 juta.

"Karena janggal, masyarakat kemarin patungan sampai Rp 1,5 juta untuk membayar orang melakukan audit RAB Lumbung Mataraman. Hasilnya Rp 365 juta, itu sudah semua, mulai dari aliran air, kabel merek dan lain-lain," ujarnya.

"Dari audit tim ahli pendopo itu memakan anggaran sekitar Rp 40 juta," ucapnya.

Penjelasan Lurah Wukisari

Sementara itu, Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro, mengatakan ada perubahan RAB saat monitoring dan evaluasi (monev). Di mana monev itu dihadiri Paniradya Kaistimewan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Jadi kita mengajukan pembangunan pendopo di perubahan, tapi oleh BPKA tidak diperkenankan atau direkomendasikan, dan akhirnya mengacu Pergub No.59 kita melaksanakan atau mengalihkan pembangunan yang terdahulu, yakni membangun peternakan burung puyuh sesuai dengan perencanaan awal," katanya.

Sehingga, Susilo menyebut RAB yang masyarakat audit secara mandiri merupakan RAB lama. Di mana saat itu masih ada anggaran untuk pembangunan pendopo.

"Yang disampaikan mereka itu RAB lama, dan karena tidak disetujui kita buat rincian penganggaran dan dapat persetujuan dari dinas terkait. Untuk RAB lama dan baru hampir sama Rp 600 juta semuanya," ujarnya.

Susilo juga menyebut saat monev melibatkan tokoh masyarakat, Bamuskal hingga pengelola Lumbung Mataraman. Sedangkan pembangunan pendopo saat ini merupakan hasil dari anggaran kalurahan.

"Jadi pendopo dicoret, dan anggarannya diganti untuk mengisi kandang kambing dan burung puyuh, serta alat-alat dan pakan. Karena di RAB awal hanya pembangunan kandang kambing dan burung puyuh, belum sama isinya dan lain-lain," ucapnya.

Bahkan, Susilo akan bersurat ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul untuk melakukan audit pembangunan Lumbung Mataraman. Semua itu sebagai bentuk transparansi anggaran kepada masyarakat.

"Kita akan membuat surat ke Inspektorat agar pembangunan Lumbung Mataraman bisa dilakukan pemeriksaan dan pendampingan supaya kita bisa mengetahui apa saja yang kurang dan salah," katanya.