Mengawal pintu gerbang negara di pelosok perbatasan punya tantangan tersendiri. Di Cekpoin Keimigrasian Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, petugas Imigrasi harus berhadapan dengan minimnya fasilitas dasar seperti internet dan listrik saat bertugas mengawasi pelintas batas RI-Malaysia.
Hadi Anur, Pemeriksa Keimigrasian Pemula dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan yang bertugas di Long Midang, menceritakan rutinitas kesehariannya. Ia menyebut, petugas setiap hari melakukan pengecapan bagi masyarakat perbatasan yang datang dan pergi.
"Trafik paling banyak itu dari masyarakat Indonesia ke Malaysia, entah ke Ba'kelalan maupun ke daerah Lawas, Sarawak. Tujuannya kebanyakan belanja kebutuhan pokok, baik untuk dijual kembali maupun dipakai pribadi," ungkap Hadi Saat ditemui detikKalimantan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Selasa (17/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadi menuturkan, warga lebih memilih berbelanja ke Malaysia karena akses pasokan barang dari wilayah Indonesia sendiri masih terbilang sulit. Sebaliknya, warga Malaysia yang masuk ke Indonesia umumnya dilandasi urusan kekerabatan.
"Kalau dari Malaysia ke sini tujuannya lebih ke ikatan keluarga. Emosionalnya ke kunjungan keluarga. Berdasarkan data, pada puncak keramaian, pelintas bisa menembus 400 hingga 500 orang dalam sebulan," tuturnya.
Hadi mengungkapkan sejumlah kendala teknis yang kerap mengganggu proses pemeriksaan. Sistem pencatatan pelintas batas saat ini sudah menggunakan aplikasi, namun infrastruktur penunjangnya belum memadai.
"Kendalanya terutama di jaringan. Penyediaan jaringan kami hanya mengandalkan dari kuota pribadi masing-masing. Apalagi sekarang setiap hari kadang mati lampu di sini," keluh Hadi.
Jika jaringan terganggu akibat pemadaman listrik, petugas terpaksa menggunakan mode offline. Parahnya, jika baterai laptop habis saat listrik padam, pencatatan perlintasan harus dilakukan secara manual sepenuhnya.
"Soal kendala ini sudah kami sampaikan secara berjenjang ke pimpinan di Kantor Imigrasi Nunukan," ungkapnya.
Meski serba terbatas, petugas tetap memperketat pengawasan, terutama di tengah maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada dokumen, tetapi juga inspeksi langsung ke kendaraan.
"Kami langsung datangi kendaraan yang lewat di sini. Apakah sesuai dengan apa yang dibawa dari dokumen perjalanan itu atau tidak," tegas Hadi.
Pos Lintas Batas (PLB) di pos tersebut dikhususkan bagi masyarakat berdomisili perbatasan. Warga luar daerah atau turis asing yang ingin melintas tidak bisa diakomodasi dan terpaksa ditolak.
"Kalau mau melintas resmi pakai paspor, saat ini harus memutar dulu ke TPI Nunukan, belum lagi terkendala akses penerbangan. Karena di wilayah (Malaysia) sana juga namanya BCP, PLB Malaysia itu kan hanya untuk masyarakat perbatasan juga," imbuhnya.
Terkait desas-desus pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Long Midang, Hadi mengaku hingga saat ini belum melihat progres yang signifikan.
"Kalau dari dua tahun yang lalu, saya tidak ada perkembangan" ungkapnya.
Hadi dan jajaran Imigrasi di Long Midang berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan dan pengoperasian PLBN Terpadu di Long Midang.
"Dampak ke depannya tentu untuk memudahkan masyarakat perbatasan untuk lintas negara. Bisa jadi juga paspor nanti diberlakukan di sini, sehingga memudahkan masyarakat lintas negara tanpa harus memutar jauh," tutupnya.
Simak Video "Video: BNPP Sebut Ada 3 Desa di Nunukan Sebagian Masuk Malaysia"
[Gambas:Video 20detik]
(des/des)
