Heboh Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M, Akademisi: Cerminan Watak

Pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud senilai Rp 8,5 miliar menuai sorotan publik. Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai kebijakan tersebut mencerminkan watak dari pejabat.

Herdiansyah, yang akrab disapa Castro, mengatakan kritik publik terhadap rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut tentu beralasan. Hal ini dianggap serius karena terkait skala prioritas dan empati terhadap kebutuhan masyarakat.

"Yang paling utama sebenarnya soal prioritas. Gubernur gagal melihat skala prioritas, apakah mobil dinas yang didahulukan atau sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya," kata dosen Tata Negara tersebut kepada detikKalimantan, Senin (23/2/2026).

Menurut Castro, sektor pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah dibanding pengadaan fasilitas dengan nilai anggaran yang dinilai fantastis. Ia menilai keputusan tersebut juga mencerminkan kekeliruan dalam memandang kebutuhan mendesak masyarakat.

"Pemilihan prioritas mobil dinas itu mencerminkan bagaimana watak dan karakter kepemimpinan yang tidak menomorsatukan kebutuhan publik," katanya.

Selain soal prioritas, ia juga menyoroti aspek empati pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi.

"Di satu sisi anggaran digunakan untuk fasilitas gubernur, sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan membutuhkan bantuan nyata dari pemerintah," ucapnya.

Castro juga mengkritik komitmen efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, wacana efisiensi akan sulit dipercaya jika tidak diikuti dengan contoh nyata dari pimpinan daerah.

"Gubernur juga saya kira mulutnya sudah berbusa-busa bicara soal efisiensi ternyata cuma sekedar gimik kan. Kenapa saya bilang cuma sekedar gimik? Ya di mana-mana ngomong efisiensi, di tempat ini, di tempat itu, berbusa-busa mulut ngomong efisiensi tapi ternyata faktanya ya gubernur sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik bagaimana skala prioritas bicara soal efisiensi itu," pungkasnya.