Di tengah polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 8,5 miliar, ada kondisi masyarakat di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang belum diperhatikan.
Di Desa Dilang Puti, Kubar, Kaltim kondisi jalannya terlihat rusak parah. Bahkan desa ini hanya satu dari sekian banyak jalanan Kubar yang rusak.
Arief Witara, warga Kecamatan Bentian Besar, mengeluhkan kondisi jalan yang sehari-hari ia lewati. Ia menyebut kerusakan jalan makin terasa saat hujan turun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief mengatakan bahkan waktu tempuh perjalanan warga ke kota yang biasanya sekitar 1,5 jam, bisa mencapai 3 jam dalam kondisi tertentu.
"Ketika truk besar tersangkut di jalan, arus lalu lintas bisa tertutup total. Warga harus menunggu proses evakuasi dulu sebelum aktivitas kembali normal," ceritanya kepada detikKalimantan, Sabtu (28/2/2026).
Arief mengatakan titik kerusakan jalan tersebar di Kubar. Adapun di antaranya jalan Desa Gunung Pancoran, Gunung Odong hingga ruas dari Simpang Blusuk sampai perbatasan Simpang Kalteng.
Dalam foto yang dilihat detikKalimantan, nampak kondisi jalanan masih berbentuk tanah berlumpur. Terlihat mobil kesulitan melintasinya, truk pun terjebak di jalanan rusak itu.
Kata dia, truk bermuatan 20.000 hingga 25.000 liter biasa melintas setiap hari. Kendaraan jenis tronton ban 10 juga disebut beroperasi siang dan malam tanpa henti.
"Nah itu mengakibatkan sisi jalan rusak. Yang lubang jadi danau, yang bagus jadi lubang," katanya.
 Kondisi jalan rusak di Kubar, Kaltim yang dilalui truk ODOL. Foto: (Istimewa) |
Menurut sepengetahuan Arief, jalan itu seluruhnya merupakan jalan nasional. Ia pun berharap Pemerintah Provinsi bisa membantu mencari solusi untuk penanganan jalan rusak di Kubar.
Sekedar diketahui, dikutip dari surat himbauan Bupati Kubar, jalan tersebut masuk kategori kelas III dengan batas muatan sekitar 5 ton atau setara 6.000 liter. Namun, kerusakan ruas jalan nasional di desa tersebut malah makin parah akibat lalu lintas truk over dimension over loading (ODOL).
"Harapannya pemerintah provinsi dan pusat lebih serius menyikapi persoalan ini. Masyarakat hanya meminta akses jalan yang aman agar aktivitas ekonomi bisa berjalan normal," terangnya.
Ia juga meminta para pemangku kebijakan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Menurutnya, perhatian terhadap masyarakat tidak seharusnya hadir hanya saat momentum politik.
Suara Warga soal Pengadaan Mobil Dinas Gubernur
Di lain sisi, Arief mengaku mendengar kabar pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim dengan harga fantastis. Ia merasa kecewa, sebab menurutnya anggaran sebesar itu seharusnya bisa lebih diprioritaskan untuk infrastruktur dasar.
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kondisi jalan yang layak, sebab warga setiap hari harus berjuang melintas dengan kendaraan seadanya. Ia tak setuju dengan alokasi anggaran untuk kendaraan mewah pejabat.
"Seharusnya bukan mobilnya yang dibagusin, tapi jalannya yang diperbaiki," ujarnya.
Arief juga mempertanyakan alasan pembelian mobil tersebut yang disebut untuk menjaga marwah. Arief menilai marwah pemimpin seharusnya tercermin dari keberpihakan pada rakyat.
"Harusnya menjaga masyarakat, bukan menjaga marwah dengan membeli yang mahal dan tidak urgen. Poinnya jangan membawa nama masyarakat atau marwah Kaltim untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
 Kondisi jalan rusak di Kubar, Kaltim yang dilalui truk ODOL. Foto: (Istimewa) |
Ia menilai pemerintah terlalu cepat berpegang pada aturan, saat menyangkut kepentingan pejabat. Namun ketika menyangkut penegakan aturan tonase dan perlindungan jalan, langkah tegas dinilai belum terlihat.
Arief mengatakan masyarakat tidak menuntut hal berlebihan. Mereka hanya ingin akses jalan yang layak agar aktivitas ekonomi bisa berjalan dan taraf hidup meningkat.
"Jangan membawa nama masyarakat untuk kepentingan pribadi. Kami cuma minta jalan kami layak dilalui," tegasnya.
(aau/aau)
