Presiden Prabowo Subianto menyinggung pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang mencapai Rp 8 miliar di tengah sorotan efisiensi. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kaltim memastikan telah menyelesaikan seluruh proses pengembalian mobil dinas gubernur Rp 8,49 secara administratif.
Dikutip detikNews dari Antara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menegaskan bahwa mobil dinas tersebut belum sempat digunakan sebelum akhirnya dikembalikan.
"Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan," kata Faisal, Sabtu (21/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faisal menjelaskan total nilai pembelian memang sebesar Rp 8,49 miliar. Namun, pihak penyedia armada sesungguhnya hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp 7,5 miliar. Terdapat selisih angka hampir Rp1 miliar dalam transaksi tersebut yang merupakan potongan pajak negara berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh. Dana itu, kata Faisal, telah disetorkan ke kas pemerintah pusat.
Kemudian, karena proses pembelian resmi dibatalkan, Faisal menjelaskan Pemprov Kaltim berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memproses pengembalian dana pajak. Proses ini memakan waktu 2-3 bulan.
Faisal kembali menegaskan bahwa anggaran Rp 8,49 miliar itu sudah diperhitungkan secara utuh. Jumlahnya mencakup pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, serta margin keuntungan perusahaan selaku penyedia. Sistem pengadaan fasilitas kepala daerah ini dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang sah karena hanya ada satu distributor di Jakarta.
"Melalui penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal kepala daerah yang tak menggunakan anggaran secara efisien. Prabowo menyentil gubernur yang memakai uang Rp 8 miliar untuk mobil dinas.
"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair," ujar Prabowo pada Kamis (19/3/2026).
Prabowo menilai pola belanja daerah saat ini belum sepenuhnya efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.
"Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar," lanjutnya.
Baca selengkapnya di detikNews.
(des/des)
