Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI untuk mengambil tindakan tegas dengan meminta pertanggungjawaban atas gugurnya 3 prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon. Pemerintah diminta mendorong PBB untuk bersikap tegas terhadap Israel dan mencegah serangan berulang yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian.
Dilansir detikNews, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai tanggung jawab untuk 'menegur' Israel ada di tangan PBB. Ia menyebut serangan yang dilakukan Israel secara berulang tidak boleh dibiarkan dan harus ada konsekuensi atasnya.
"PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat tiga prajurit Indonesia gugur. Pemerintah perlu mendorong PBB untuk tegas. Insiden yang terus berulang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," terang Sukamta kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah RI juga harus proaktif mendorong PBB untuk bersikap tegas, terutama karena posisinya yang strategis sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian dunia. Di sisi lain, Sukamta mendesak pemerintah untuk juga menjamin keselamatan prajurit yang bertugas dalam pasukan khusus tersebut.
"Kita juga meminta TNI dan Pemerintah memastikan keselamatan prajurit yang terluka," katanya.
Komisi I DPR berharap dorongan investigasi terkait gugurnya prajurit tidak berhenti pada penelusuran penyebab teknis kematian. Sukamta menekankan perlu adanya evaluasi terhadap kepatuhan seluruh pihak berkonflik terhadap prinsip perlindungan pasukan PBB seperti diatur dalam hukum humaniter internasional.
"Jika investigasi tidak menghasilkan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, maka preseden yang terbentuk akan melemahkan posisi pasukan perdamaian di berbagai wilayah konflik ke depan," tegas legislator PKS tersebut.
Sukamta mendorong pemerintah menggencarkan diplomasi dengan negara anggota Dewan Keamanan. Ia juga mengusulkan agar ada evaluasi internal terhadap perlindungan personel di pasukan perdamaian. Hal itu perlu menjadi poin utama yang disampaikan pemerintah RI kepada PBB.
Baca juga: Trump Yakin Bisa Ratakan Iran dalam 4 Jam |
"Pemerintah perlu menggunakan seluruh kanal diplomasi yang tersedia, baik melalui perwakilan tetap Indonesia di PBB, forum bilateral, maupun komunikasi intensif dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan, untuk memastikan investigasi berjalan independen, transparan, dan menghasilkan posisi resmi yang dapat diterima publik internasional," ujarnya.
Sukamta menilai situasi Lebanon saat ini menunjukkan garis antara zona pengawasan dan zona ancaman semakin tipis. Karena itu, adaptasi prosedur keamanan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan TNI.
"Artinya memastikan agar prajurit Indonesia yang bertugas sebagai penjaga perdamaian mendapat jaminan keamanan dan keselamatan secara maksimal," pungkasnya.
Baca selengkapnya di detikNews.
(des/des)
