Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) Jabodetabek bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Aksi bertajuk "Gerakan Borneo Gugat Istana" (Gebrakan) ini membawa jargon "Asta Cita Tanpa Fakta, Kaltara Diabai Negara".
Ketua IMKU Jabodetabek Bima Sadiropa Sijabat menyatakan aksi ini merupakan bentuk respons konkret terhadap kondisi Kalimantan Utara yang dinilai jauh dari perhatian pemerintah pusat. Ada tiga poin utama yang menjadi fokus konsolidasi massa.
"Kami membawa tiga poin tuntutan: ketimpangan wilayah perbatasan, percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara, dan carut-marut Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Bima saat memberikan keterangan, Kamis (9/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru Bicara Koalisi Kristianto Triwibowo merinci bahwa poin pertama mengenai perbatasan berfokus pada kesejahteraan dan infrastruktur. Menurutnya, layanan dasar di wilayah beranda negara masih sangat memprihatinkan.
"Kesejahteraan di perbatasan sangat tidak memadai. Layanan kesehatan, pendidikan, dan pangan masih minim. Bahkan 90 persen kebutuhan warga di perbatasan masih bergantung pada Malaysia. Kami ingin Istana tahu detail kondisi di Krayan dan wilayah lainnya," tegas Kristianto.
Terkait poin kedua, massa mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium untuk percepatan DOB di Kaltara, seperti DOB Tanjung Selor, Sebatik, hingga Krayan.
"Tujuannya agar pelayanan pemerintahan bisa lebih dekat dengan masyarakat pedalaman," terang mahasiswa S2 asal Kaltara di Jawa Tengah itu.
Sementara pada poin ketiga, mereka mengkritisi dampak PSN di Tanah Kuning. Kristianto menilai proyek besar tersebut belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga lokal.
"Kami menyoroti masalah lahan masyarakat yang belum tuntas, dampak ekologi laut bagi nelayan, hingga serapan tenaga kerja lokal yang minim karena rekrutmen justru dilakukan di luar Kaltara," tambahnya.
Bima menekankan bahwa gerakan ini murni aksi solidaritas dan idealisme mahasiswa. Ia menyebut bahwa palu kebijakan atas permasalahan di Kaltara berada di tangan pemerintah pusat, sehingga aksi dilakukan langsung di Jakarta.
"Banyak yang menitipkan harapan kepada kami. Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa yang berkuliah di Jakarta dan Pulau Jawa untuk menjadi penyambung lidah masyarakat perbatasan," kata Bima.
Aksi ini rencananya akan dilakukan secara bertahap atau berjilid-jilid. Saat ini, massa terus melakukan konsolidasi di Jakarta dengan melibatkan mahasiswa asal Kaltara dari berbagai daerah, termasuk dari kampus-kampus di Pulau Jawa.
"Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Kaltara agar misi ini berjalan lancar dan mendapatkan langkah konkret dari Presiden Prabowo," pungkasnya.
(des/des)
