Aksi unjuk rasa terjadi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa, 21 April 2026. Demonstrasi tersebut bertepatan dengan momen Hari Kartini, diwarnai dengan tuntutan serius terhadap kinerja pemerintah daerah.
Massa yang terdiri dari mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, komunitas disabilitas, hingga organisasi masyarakat bergerak dari Gedung DPRD menuju Kantor Gubernur. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
Dalam orasinya, para demonstran menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Mereka juga mengangkat isu dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tiga tuntutan utama disampaikan yakni audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, pemberantasan KKN, serta mendesak DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sorotan terhadap dirinya pun semakin memanas dan menjalar kepada latar belakang pribadi dan tentu harta kekayaannya sebelum menjabat sebagai Gubernur Kaltim.
Profil Singkat Rudy Mas'ud
Rudy Mas'ud diketahui lahir di Balikpapan pada 7 Desember 1981. Menempuh pendidikan tinggi di Universitas Mulawarman dengan gelar Sarjana Ekonomi (2006), Magister Ekonomi (2020), hingga Doktor di bidang yang sama pada 2024.
Sebelum terjun ke dunia politik, Rudy Mas'ud dikenal sebagai pengusaha, terutama di sektor perkapalan. PT Barokah Bersaudara Perkasa (2000-2018) dan Direktur Utama PT Barokah Gemilang Perkasa (2008-2018).
Karier politiknya dimulai saat menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 di Komisi VII. Ia juga aktif di Partai Golkar sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP dan Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur. Pada Pilkada 2024, ia terpilih sebagai gubernur bersama wakilnya Seno Aji.
Rincian Kekayaan Rudy Mas'ud
Nama Rudy Mas'ud semakin menjadi sorotan setelah data kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025 terungkap.
Total kekayaannya tercatat mencapai sekitar Rp166,5 miliar. Rinciannya meliputi:
- Tanah dan bangunan: sekitar Rp26,5 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan dan Penajam Paser Utara
- Alat transportasi dan mesin: sekitar Rp250 juta, terdiri dari Honda CRV 2010, Honda Freed 2008, Suzuki X-Over 2007
- Harta bergerak lainnya: Rp450 juta
- Kas dan setara kas: sekitar Rp28 miliar
- Total harta sebelum utang: sekitar Rp279,2 miliar
- Utang: sekitar Rp112,6 miliar
Setelah dikurangi utang, total kekayaan bersihnya berada di angka Rp166,5 miliar.
Kontroversi Mobil dan Renovasi Rumah Dinas
Baru satu tahun menjabat, Rudy Mas'ud menggegerkan publik dengan rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar melalui APBD Perubahan 2025.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beralasan bahwa kendaraan tersebut diperlukan untuk menunjang mobilitas gubernur di wilayah dengan medan berat. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut kendaraan itu penting untuk menjangkau titik-titik dengan kondisi geografis ekstrem.
Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik tajam dari masyarakat yang menilai anggaran tersebut terlalu besar dan tidak sensitif terhadap kondisi saat ini. Rudy Mas'ud sendiri menyatakan bahwa selama ini ia masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas dinas karena belum tersedia mobil dinas yang dianggap representatif. Selain mobil dinas, rencana renovasi rumah jabatan gubernur dengan anggaran mencapai Rp25 miliar juga menjadi perhatian.
Kebijakan ini dinilai memperkuat kesan pemborosan anggaran di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi. Kritik semakin menguat karena muncul di saat masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kedua isu di atas juga menjadi salah satu pemicu aksi demonstrasi pada April 2026.
Besarnya nilai kekayaan Rudy Mas'ud yang mencapai ratusan miliar rupiah, ditambah dengan sejumlah kebijakan anggaran yang kontroversial, membuat kritik terhadap kepemimpinannya semakin tajam.
Masyarakat sebenarnya menuntut transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Rudy Mas'ud didesak untuk melakukan audiensi langsung, karena ia bekerja di bawah nama rakyat, bukan di depan sorot kamera.
