Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud kembali disorot karena kebijakan kontroversialnya hingga didemo dalam aksi 21 April. Sorotan juga mengarah pada latar belakang pribadi, termasuk harta kekayaannya.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya, Rudy Mas'ud mencatatkan harta mencapai lebih dari Rp 200 miliar, namun juga ada utang sebesar Rp 112,6 miliar.
Rincian LHKPN Rudy Mas'ud
Berdasarkan LHKPN Rudy Mas'ud yang disampaikan tahun 2025, berikut rincian kekayaannya:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Tanah dan bangunan: sekitar Rp 26,5 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan dan Penajam Paser Utara
- Alat transportasi dan mesin: sekitar Rp 250 juta, terdiri dari Honda CRV 2010, Honda Freed 2008, Suzuki X-Over 2007
- Harta bergerak lainnya: Rp 450 juta
- Kas dan setara kas: sekitar Rp 28 miliar
- Total harta sebelum utang: sekitar Rp 279,2 miliar
- Utang: sekitar Rp 112,6 miliar
Setelah dikurangi utang, total kekayaan bersihnya berada di angka Rp 166,5 miliar.
Profil Singkat Rudy Mas'ud
Rudy Mas'ud diketahui lahir di Balikpapan pada 7 Desember 1981. Menempuh pendidikan tinggi di Universitas Mulawarman dengan gelar Sarjana Ekonomi (2006), Magister Ekonomi (2020), hingga Doktor di bidang yang sama pada 2024.
Sebelum terjun ke dunia politik, Rudy Mas'ud dikenal sebagai pengusaha, terutama di sektor perkapalan. PT Barokah Bersaudara Perkasa (2000-2018) dan Direktur Utama PT Barokah Gemilang Perkasa (2008-2018).
Karier politiknya dimulai saat menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 di Komisi VII. Ia juga aktif di Partai Golkar sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP dan Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur. Pada Pilkada 2024, ia terpilih sebagai gubernur bersama wakilnya Seno Aji.
Kontroversi Mobil dan Renovasi Rumah Dinas
Baru satu tahun menjabat, Rudy Mas'ud menggegerkan publik dengan rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar melalui APBD Perubahan 2025.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beralasan bahwa kendaraan tersebut diperlukan untuk menunjang mobilitas gubernur di wilayah dengan medan berat. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut kendaraan itu penting untuk menjangkau titik-titik dengan kondisi geografis ekstrem.
Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik tajam dari masyarakat yang menilai anggaran tersebut terlalu besar dan tidak sensitif terhadap kondisi saat ini. Rudy Mas'ud sendiri menyatakan bahwa selama ini ia masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas dinas karena belum tersedia mobil dinas yang dianggap representatif. Selain mobil dinas, rencana renovasi rumah jabatan gubernur dengan anggaran mencapai Rp25 miliar juga menjadi perhatian.
Kebijakan ini dinilai memperkuat kesan pemborosan anggaran di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi. Kritik semakin menguat karena muncul di saat masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kedua isu di atas juga menjadi salah satu pemicu aksi demonstrasi pada April 2026.
Besarnya nilai kekayaan Rudy Mas'ud yang mencapai ratusan miliar rupiah, ditambah dengan sejumlah kebijakan anggaran yang kontroversial, membuat kritik terhadap kepemimpinannya semakin tajam.
Masyarakat sebenarnya menuntut transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Rudy Mas'ud didesak untuk melakukan audiensi langsung, karena ia bekerja di bawah nama rakyat, bukan di depan sorot kamera.
