Isu Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) menyelimuti pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud karena banyak keluarganya yang menduduki jabatan penting. Hal ini juga menjadi salah satu kritik warga dalam Aksi 21 April kemarin.
Yang terbaru adalah keberadaan keponakan Rudy Mas'ud di posisi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim. Ada juga keanggotaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang melibatkan adik kandungnya.
Rudy pun mengakui terkait keberadaan keluarganya di jajaran pemerintahan. Namun dia membantah telah melakukan KKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Kadin Bukan Campur Tangan Pemprov
Ia menyebut, struktur di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sepenuhnya diatur oleh mekanisme internal organisasi, bukan kewenangan pemerintah daerah.
"Iya, itu keponakan saya. Tapi Kadin itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Saya tidak punya hak suara di situ," ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, pemilihan ketua Kadin dilakukan oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam organisasi tersebut. Karena itu, ia meminta publik melihat prosesnya secara utuh sebelum mengaitkannya dengan praktik KKN.
"Silakan tanya ke Kadin, apa kriterianya sampai bisa terpilih. Itu bukan ditentukan gubernur," tegasnya.
Sorotan publik sendiri menguat karena usia ketua Kadin yang dinilai masih muda. Namun menurutnya, hal tersebut justru menjadi hal positif jika ada kader muda yang dipercaya memimpin.
"Harusnya kita bangga, ada yang muda bisa jadi ketua. Itu berarti ada kepercayaan dan kapasitas," katanya.
Ia juga menegaskan tidak ada keterkaitan langsung antara Kadin dengan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal penganggaran maupun struktur organisasi.
"Tidak ada hubungan struktural dengan Pemprov. Tidak bisa dikaitkan begitu saja," tuturnya.
Adik di TGUPP Tanpa Wewenang
Selain Kadin, isu KKN juga disorot pada keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ia mengakui ada anggota tim yang merupakan keluarganya, namun menegaskan posisi tersebut tidak masuk dalam struktur ASN maupun pengambil kebijakan.
"Ada yang keluarga, iya. Tapi itu bukan jabatan struktural. Mereka hanya tim ahli untuk membantu percepatan," kata dia.
Ia mencontohkan salah satu anggota TGUPP yang merupakan adiknya, Hijrah Mas'ud, yang selama ini membantu dalam hal-hal tertentu. Terutama ketika ia tidak berada di daerah.
"Itu lebih ke membantu koordinasi, bukan mengambil keputusan," tambahnya.
Ia juga menegaskan, TGUPP tidak memiliki kewenangan memerintah organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan hanya memberi masukan dan mengawal pelaksanaan program.
"Mereka tidak bisa memerintah OPD. Hanya memberikan pertimbangan," tegasnya.
Terkait honor yang bersumber dari APBD, ia menyebut hal itu bersifat fleksibel dan bahkan bisa saja tidak diambil oleh anggota tim.
"Kalau itu yang dipersoalkan, bisa saja honornya tidak diambil. Tidak ada masalah," katanya.
Tepis Asumsi KKN
Bagi Rudy, praktik KKN selayaknya diukur dalam konteks sistem pemerintahan, bukan sekadar ditarik pada relasi hubungan personal. Guna meminimalkan celah penyimpangan, ia menyebut Pemprov Kaltim saat ini terus mendorong penguatan sistem berbasis elektronik.
"Kalau KKN itu di sistem pemerintahan, kita tekan dengan sistem elektronik. Kalau ini lebih ke personal," ucapnya.
Ia juga merespons tudingan soal banyaknya keluarga dalam lingkaran kerjanya dengan nada santai. Ia menyebut dalam konteks luas, semua pihak yang bekerja bersama bisa dianggap sebagai "keluarga".
"Kalau dibilang keluarga, ya kita semua ini keluarga. Tapi kalau pertalian darah, itu bisa dicek," katanya.
Di akhir, ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan adanya KKN tanpa melihat mekanisme dan aturan yang berlaku di masing-masing lembaga.
"Tunjukkan saja kalau memang ada pelanggaran. Jangan hanya asumsi," pungkasnya.
Jejak Keluarga Mas'ud di Lingkaran Pemerintahan
Masuknya kerabat Rudy di Kadin dan TGUPP seakan mempertegas kuatnya akar politik keluarga besar Mas'ud di Kaltim. Berangkat dari latar belakang pengusaha minyak dan pelayaran, keluarga yang kerap dijuluki "Bani Mas'ud" ini sukses bermetamorfosis menduduki berbagai posisi strategis.
Berikut adalah rekam jejak sederet keluarga Mas'ud di pemerintahan:
- Rudy Mas'ud: Saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Sebelumnya ia duduk di Senayan sebagai Anggota DPR RI Fraksi Golkar. Pengaruh politiknya makin kokoh mengingat ia juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim dan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
- Hasanuddin Mas'ud: Kakak Rudy Mas'ud ini menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan Rudy dan Hasanuddin membuat keluarga ini secara praktis memegang kendali eksekutif sekaligus legislatif tertinggi di tingkat provinsi.
- Rahmad Mas'ud: Kakak dari Rudy Mas'ud yang saat ini menduduki jabatan sebagai Wali Kota Balikpapan sekaligus dipercaya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan.
- Syarifah Suraidah: Istri dari Gubernur Rudy Mas'ud. Ketika Rudy melepaskan posisinya di Senayan untuk maju di Pilgub, Syarifah sukses mengamankan kursi sang suami dan kini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari dapil Kaltim. Ia juga memegang tampuk pimpinan sebagai Ketua KORMI Kaltim.
- Abdul Gafur Mas'ud: Adik dari Rudy Mas'ud, sempat menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU). Sayangnya, karier politiknya harus terhenti setelah ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada awal tahun 2022.
- Syahariah Mas'ud: Kakak Rudy Mas'ud yang ikut memperkuat blok legislatif keluarga. Ia berhasil terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029 mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) PPU dan Paser.
- Alwi Al Qadri: Sepupu dari Rudy Mas'ud ini merupakan peraih suara tertinggi di Kota Balikpapan pada Pileg 2024 lalu. Saat ini ia memegang jabatan strategis sebagai Ketua DPRD Kota Balikpapan.
Simak Video "Video Gubernur Kaltim Didemo, Golkar Ingatkan Kadernya Peka"
[Gambas:Video 20detik]
(bai/bai)
