Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menanggapi salah satu tuntutan peserta aksi terkait bantuan sosial terencana (BST) bagi penyandang disabilitas. Ia mengakui hal tersebut akan menjadi catatan khusus untuk dievaluasi dalam penyusunan anggaran ke depan.
Ia menjelaskan, program sosial merupakan bagian dari enam komponen utama dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun dalam praktiknya, penganggaran dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikoordinasikan oleh Sekda dan perangkat terkait.
"Anggaran itu dibahas di TAPD, diketuai Sekda. Kami tidak masuk teknis, mereka yang melaporkan ke kami," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut, selama ini anggaran kegiatan sosial tidak hanya menyasar satu kelompok, melainkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari organisasi kemanusiaan, keagamaan, hingga kegiatan kepemudaan dan olahraga.
"Kegiatan sosial itu banyak, seperti PMI, pramuka, kegiatan keagamaan, sampai olahraga seperti paralimpik juga kita support," katanya.
Namun ia mengakui, belum semua kelompok terakomodasi secara maksimal, termasuk penyandang disabilitas dalam konteks bantuan sosial langsung seperti BST.
"Terima kasih masukannya. Ini jadi catatan saya untuk memperhatikan saudara-saudara kita disabilitas, termasuk soal BST," tegasnya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap disabilitas selama ini juga diarahkan melalui sektor pendidikan, khususnya Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun ke depan, ia membuka kemungkinan penguatan di sektor kesejahteraan sosial.
"Saya memang fokus di pendidikan, karena di situ ada SLB. Tapi ke depan ini jadi catatan untuk Kesra juga," ujarnya.
Ia juga menyinggung keterbatasan anggaran daerah yang membuat tidak semua program bisa langsung diakomodasi. Saat ini, kapasitas fiskal disebut masih terbatas dibanding kebutuhan yang ada.
"Anggaran kita juga terbatas. Jadi memang belum semua bisa terakomodir, tapi akan kita upayakan bertahap," katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut peluang pengembalian atau penguatan bantuan sosial masih terbuka dalam penyusunan APBD mendatang. Saat ini, pemerintah provinsi tengah mempersiapkan pembahasan anggaran tahun 2027.
"Ini sedang kita siapkan untuk APBD berikutnya. Masukan seperti BST ini akan kami catat," katanya.
Ia menegaskan, bantuan sosial umumnya hanya bisa diakomodasi dalam APBD murni, bukan pada perubahan anggaran. Karena itu, pembahasannya membutuhkan proses sejak awal perencanaan.
"Bansos itu biasanya ada di APBD murni, bukan perubahan. Jadi harus disiapkan dari awal," ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
"Kami harap masyarakat ikut memberi masukan. Supaya kebijakan yang diambil benar-benar memberi manfaat," pungkasnya.
Simak Video "Video Gubernur Kaltim Didemo, Golkar Ingatkan Kadernya Peka"
[Gambas:Video 20detik]
(bai/bai)
