Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kalimantan Timur (Kaltim), Astri Intan Nirwany, angkat bicara soal polemik pengadaan fasilitas di rumah jabatan gubernur. Mulai dari kursi pijat hingga akuarium.
Astri memastikan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud akan menanggung anggaran sejumlah item tersebut menggunakan dana pribadi. Ia menyebut pihaknya kini tengah menyiapkan mekanisme administrasi dengan berkoordinasi bersama Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.
"Saya juga meluruskan, di beberapa media tertulis kursi pijat Rp 125 juta, setahu kami tidak sebesar itu, tapi kami akan coba cek ulang," ujar Astri saat ditemui awak media di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Astri menjelaskan secara prosedur, penggantian dana untuk item yang sudah terlanjur diadakan tetap harus melalui mekanisme yang berlaku. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi langkah awal untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.
"Terkait pengadaan ini, karena sudah dilaksanakan, tentu akan ada mekanisme yang mengaturnya. Ini mungkin serupa dengan kasus pengembalian mobil sebelumnya, yang saat itu masih dalam masa garansi sehingga prosesnya bisa segera dilakukan," jelasnya.
Sebelumnya, Rudy Mas'ud menyatakan akan menggunakan dana pribadi untuk sejumlah fasilitas yang dinilai di luar kebutuhan kedinasan. Keputusan itu diambil untuk meredam polemik publik terkait renovasi rumah jabatan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni turut menanggapi isu harga kursi pijat yang sempat ramai diperbincangkan. Ia menyebut angka yang beredar tidak sepenuhnya tepat.
"Tadi di briefing sempat ada obrolan, bahwa kursi pijat yang diklaim Rp 125 juta, harganya tidak segitu, harganya Rp 47 juta. Yang ratusan juta itu rupanya di biro lain," pungkasnya.
(sun/des)
