Wawali Tarakan, Ibnu Saud, angkat bicara soal polemik pembubaran diskusi akademik dan nobar film dokumenter 'Pesta Babi' oleh pihak kelurahan. Ibnu menegaskan tidak ada intervensi atau perintah dari Pemkot Tarakan terkait aksi pembubaran tersebut.
Hal itu disampaikan Ibnu saat menemui massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (25/5/2026). Ibnu menyebut apa yang dilakukan Lurah murni merupakan diskresi di lapangan.
"Oh, tidak. Itu kan ada tindakan yang harus diambil oleh pejabat ketika situasi tertentu. Namanya diskresi. Diskresi itu bisa benar, bisa salah. Tergantung nanti kita lihat," ujar Ibnu kepada awak media di lokasi aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ibnu menepis anggapan langkah Lurah membubarkan nobar tersebut mewakili sikap resmi Pemkot Tarakan. Kendati demikian, ia memastikan Pemkot akan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
"Apakah itu sudah mewakili seluruhnya atau sebagian pemerintah kota? Mungkin saja ada, tapi bisa juga tidak ada. Makanya, untuk tahu itu, kita harus pastikan dulu. Karena kalau memang itu kesalahannya sistemik, struktural, saya termasuk yang harus bertanggung jawab," tegasnya.
"Misalnya Pak Lurah bilang, 'Saya tidak berani, Pak. Tapi kalau ada perintah Wali Kota atau Wawali, saya lakukan.' Berarti kan saya yang bertanggung jawab. Saya kira itu jawabannya," sambung Ibnu.
Terkait desakan mahasiswa agar Lurah Kampung Enam dan Direktur PDAM Tirta Alam (yang dituding menyebarkan data pribadi mahasiswa) segera dicopot, Ibnu meminta semua pihak bersabar. Pemkot Tarakan meminta waktu satu pekan untuk melakukan investigasi dan memanggil saksi-saksi.
"Ini pemerintah kan harus pakai asas praduga tidak bersalah. Nanti kalau kita marah-marah ternyata dia nggak salah gimana? Nggak boleh dong, ya kan? Jadi, tetap saja kami harus periksa dulu. Dan yang namanya profesional itu nggak juga harus marah-marah," paparnya.
Meski tidak akan mengambil keputusan secara emosional dan terburu-buru, Ibnu menggaransi Pemkot Tarakan tidak akan menjadi tameng bagi pejabat yang terbukti bersalah dan melanggar hukum.
"Dan saya pastikan, insyaallah, kami tidak akan melindungi. Ini negara hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa HMI Cabang Tarakan menggelar aksi unjuk rasa buntut pembubaran forum diskusi dan nobar film 'Pesta Babi' di Kelurahan Kampung Enam. Massa awalnya berkumpul di Gedung KNPI Tarakan sejak pukul 15.00 Wita, kemudian melakukan long march dan tiba di depan Kantor Wali Kota Tarakan pada pukul 16.39 Wita.
Selain memprotes pembubaran, mereka juga mendesak pencopotan pejabat PDAM yang diduga melakukan intimidasi berupa penyebaran data pribadi pengurus HMI.
(sun/des)
