Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) menyuarakan kekecewaan terhadap pengawasan pemerintah terkait tambang ilegal. Mahasiswa mengingatkan pemerintah agar segera bertindak sebelum Kalsel mulai hancur karena tambang ilegal.
Hal itu disuarakan oleh Kepala Departemen Sosial Politik Universitas Lambung Mangkurat, Alvons Tafaeri Fosinema Z dalam orasinya di depan Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin.
"Jangan sampai Kalimantan ini bernasib seperti Sumatera!," tegas Alvons di hadapan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan jajaran yang menemui massa aksi, Senin (15/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alvons menyoroti maraknya tambang ilegal beroperasi di tanah Kalimantan Selatan, yang dikhawatirkan akan semakin banyak masyarakat kehilangan tanah milik pribadi.
Selain itu, ia meminta agar pemerintahan bisa membuka mata dan kembali mengawasi tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Namun, apabila pengawasan tidak kunjung dilakukan, ia menyimpulkan ada keterlibatan antara pemerintah dan pengusaha tambang ilegal.
"Jangan tutup mata, tolong pengawasan terhadap tambang ilegal yang terus meluas," ujar Alvons.
Alvons merupakan satu dari sekian banyak orator yang berbicara di depan Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK, perwakilan dari komisi-komisi di DPRD Provinsi Kalsel, serta anggota kepolisian.
Aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel hari ini menyuarakan beberapa keresahan masyarakat. Ada empat poin utama yang disampaikan:
Poin pertama, menuntut pemerintah untuk segera memberhentikan realisasi program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.
Poin kedua, mendesak pemerintah pusat segera membatalkan kenaikan bbm dan kebutuhan pokok yang mencekik perekonomian rakyat.
Poin ketiga, menolak revisi Undang-undang Polri, dan poin ke empat mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan kesejahteraan pendidikan khususnya di wilayah terpencil.
(bai/bai)
